Pontianak, Penakalbar.com– Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi membuka Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Workshop Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Barat, Senin (22/6/2026), menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur sipil negara sekaligus mendorong percepatan transformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Pembukaan kegiatan ditandai dengan pengalungan tanda peserta oleh Sekda Kalbar. Pada kesempatan yang sama, Harisson bersama Kepala BPSDM Kalbar, Kepala Satpol PP Kalbar, Kepala Biro Organisasi Setda Kalbar, serta perwakilan Polda Kalimantan Barat turut menyerahkan bantuan kepada anak yatim piatu melalui program ASN Kalbar Peduli.
Dalam sambutannya, Harisson menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, tantangan pemerintahan yang semakin kompleks menuntut aparatur tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga karakter kuat, integritas tinggi, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang berlangsung cepat.
Baca Juga:
“Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga karakter yang kuat, integritas yang tinggi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang berlangsung sangat cepat,” ujarnya.
Ia menilai pelaksanaan Pelatihan Dasar Satpol PP dan Workshop Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan aparatur yang profesional dan siap menjawab kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang.
“Ini adalah langkah strategis untuk membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis,” tambahnya.
Khusus kepada peserta Pelatihan Dasar Satpol PP, Harisson mengingatkan bahwa tugas Satpol PP tidak hanya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah, tetapi juga sebagai representasi pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Karena itu, sikap, perilaku, dan tindakan setiap anggota Satpol PP akan menjadi cerminan wajah pemerintah daerah di mata masyarakat.
“Menjadi Satpol PP berarti mengemban amanah sebagai representasi pemerintah yang hadir langsung di tengah masyarakat. Sikap, perilaku, dan tindakan Saudara akan menjadi cerminan wajah pemerintah daerah di mata masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan tiga nilai utama yang harus menjadi pegangan setiap personel Satpol PP, yakni integritas dan disiplin, profesionalisme yang humanis, serta loyalitas dan jiwa korsa.
Menurut Harisson, tanpa disiplin yang kuat, penegakan aturan akan kehilangan wibawa dan kepercayaan publik.
Selain itu, ia berharap Satpol PP Kalbar mampu mengedepankan pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif dalam menjalankan tugas di lapangan.
“Saya ingin Satpol PP Pemerintah Provinsi Kalbar mampu mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan edukatif, sehingga kehadirannya benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” katanya.
Sementara terkait Workshop Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah, Harisson menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan birokrasi saat ini tidak lagi hanya dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, penilaian tingkat kematangan perangkat daerah menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas tata kelola organisasi, mulai dari proses bisnis, manajemen risiko, pengendalian internal hingga kualitas pelayanan publik.
“Penilaian ini bukan sekadar kegiatan administratif atau formalitas, tetapi menjadi cermin untuk melihat efektivitas kelembagaan yang telah dibangun,” ujarnya.
Melalui proses evaluasi tersebut, perangkat daerah dapat mengetahui berbagai keunggulan yang perlu dipertahankan sekaligus mengidentifikasi kelemahan yang harus segera diperbaiki secara berkelanjutan.
“Kita akan mengetahui di mana letak kekuatan kita, dan yang lebih penting, di mana letak kelemahan atau celah yang harus segera diperbaiki bersama,” tambahnya.
Harisson juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ASN dalam menghadapi perubahan birokrasi modern yang semakin cepat dan dinamis.
Ia menilai masyarakat saat ini membutuhkan birokrasi yang lincah, responsif, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan zaman.
Transformasi menuju Smart ASN serta visi Indonesia Emas 2045, lanjutnya, menuntut aparatur yang inovatif, adaptif, dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas.
Menutup sambutannya, Harisson mengajak seluruh peserta menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat dan negara.
“Jadilah aparatur yang bekerja dengan hati, melayani dengan empati, bertindak dengan integritas, dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri,” tutupnya.
Writer: Beritasatu.com
