Pontianak, Penakalbar.com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperluas akses keuangan yang inklusif sebagai salah satu pilar penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan saat mengikuti Virtual Assessment Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (29/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Rochma Hidayati, Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait.
Kehadiran para pemangku kepentingan itu menjadi bentuk sinergi dalam memaparkan berbagai program dan inovasi TPAKD Kalimantan Barat sebagai bagian dari proses penilaian TPAKD Award.
Dalam paparannya, Ria Norsan mengapresiasi OJK Kalimantan Barat beserta seluruh pihak yang selama ini terus membangun kolaborasi dalam memperluas akses layanan keuangan di daerah.
Baca Juga:
Menurutnya, TPAKD merupakan wadah strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, regulator, industri jasa keuangan, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan literasi serta inklusi keuangan.
“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses, tetapi juga menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Norsan.
Ia menjelaskan, TPAKD Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk sejak 2018 dan terus diperkuat hingga seluruh 14 kabupaten/kota memiliki TPAKD pada 2022.
Penguatan tersebut didukung melalui koordinasi yang intensif, pendampingan, serta dukungan anggaran agar seluruh program percepatan akses keuangan dapat berjalan optimal.
“Keberadaan TPAKD di seluruh kabupaten dan kota merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas inklusi keuangan di Kalimantan Barat,” jelasnya.
Ria Norsan juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan Kalimantan Barat yang menunjukkan tren positif.
Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,09, tingkat kemiskinan sebesar 5,97 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen, pertumbuhan ekonomi 5,39 persen, serta inflasi yang tetap terkendali di angka 1,85 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang semakin inklusif.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya luasnya wilayah Kalimantan Barat, keterbatasan akses layanan keuangan di daerah terpencil, serta belum meratanya infrastruktur digital.
“Kondisi tersebut menuntut strategi yang adaptif agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan formal,” katanya.
Di sisi lain, Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang besar pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan lingkungan.
Potensi tersebut diperkuat dengan keberadaan lebih dari 225 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi fokus utama penguatan akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalimantan Barat mencapai 51,95 persen atau berada di atas rata-rata nasional.
Sementara itu, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 84,16 persen, yang menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan layanan keuangan formal oleh masyarakat.
“Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tugas kita adalah memastikan potensi tersebut didukung oleh akses pembiayaan yang memadai, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta literasi keuangan yang baik sehingga UMKM dapat tumbuh, naik kelas, dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah,” ungkapnya.
Untuk mempercepat perluasan akses keuangan, TPAKD Provinsi Kalimantan Barat menetapkan delapan tema program kerja tahun 2025.
Program tersebut meliputi pemberdayaan UMKM, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), perluasan titik akses keuangan, digitalisasi UMKM, optimalisasi perlindungan pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan, edukasi investasi, optimalisasi program jaminan sosial, serta peningkatan literasi keuangan dan business matching.
Seluruh program itu dilaksanakan secara terintegrasi di seluruh kabupaten/kota guna memperkuat sinergi sekaligus memperluas manfaat pembangunan.
Mengakhiri paparannya, Ria Norsan menegaskan bahwa keberhasilan TPAKD merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, akan terus memperkuat sinergi bersama OJK, industri jasa keuangan, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh mitra pembangunan agar akses keuangan semakin merata dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat peran TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera,” tutup Norsan.
