Pontianak, Penakalbar.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan tidak boleh ada pihak yang menghalangi masyarakat menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya. Ia juga memastikan pemerintah daerah berkomitmen menjaga kebebasan beragama tanpa membedakan latar belakang masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Krisantus saat membuka Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Wilayah (MPL PGIW) Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Hotel Transera Pontianak, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Krisantus berharap sidang tersebut dapat menghasilkan keputusan strategis untuk memperkuat pelayanan gereja, mempererat persaudaraan, serta menjaga persatuan di Kalimantan Barat.
Ia juga mengapresiasi kontribusi PGIW Kalbar dalam kehidupan masyarakat, mulai dari pelayanan keagamaan, pembinaan umat, pendidikan, kegiatan sosial, hingga penguatan nilai-nilai kemanusiaan.
Menurut Krisantus, gereja memiliki peran penting dalam menanamkan nilai toleransi, persahabatan, dan cinta kasih di tengah keberagaman masyarakat.
Baca Juga:
“Tidak pernah ada pendeta yang menolak pendeta lain untuk menggembala atau berceramah. Begitu pula pendeta dan pastor yang saling terbuka untuk berkhotbah. Ini menjadi bukti bahwa umat Kristen menjunjung tinggi keberagaman dan mengedepankan toleransi,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Krisantus menegaskan bahwa setiap warga memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Ia juga meminta masyarakat tidak ragu mendirikan rumah ibadah selama memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk kesiapan lahan, pembiayaan, dan perencanaan yang jelas.
Menurutnya, jaminan kebebasan beragama tersebut berlaku bagi seluruh umat tanpa diskriminasi. Pemerintah daerah harus hadir untuk melindungi masyarakat ketika hak menjalankan ibadah terganggu.
“Saya tidak mentoleransi kelompok ormas mana pun yang menghalang-halangi pembangunan rumah ibadah atau mengganggu ibadah agama apa pun. Melarang orang beribadah dan melarang perayaan keagamaan bukanlah cerminan agama. Hal seperti itu tidak boleh terjadi di Kalbar,” tegasnya.
Krisantus menyatakan akan berada di garis depan dalam melindungi masyarakat apabila terdapat pihak yang menghalangi pembangunan rumah ibadah maupun pelaksanaan kegiatan keagamaan. Ia menilai ketegasan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga keadilan, perdamaian, dan ketenteraman.
Ia juga mengingatkan bahwa Kalimantan Barat merupakan miniatur Indonesia yang dihuni masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya. Karena itu, setiap orang yang telah menetap, berkarier, berkarya, dan membangun kehidupan di Kalbar merupakan bagian dari keluarga besar masyarakat daerah tersebut.
Perbedaan asal-usul maupun keyakinan, lanjutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk membeda-bedakan masyarakat. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan dan persatuan.
“Kegiatan persidangan seperti ini diharapkan dapat terus dilaksanakan setiap tahun, tidak hanya oleh PGIW, tetapi juga organisasi keagamaan lainnya. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberagaman, saling menghormati, dan memperkuat toleransi antarumat beragama,” ajaknya.
Krisantus menambahkan, pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan agama maupun keyakinan. Setiap umat beragama memiliki kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.
Mengakhiri sambutannya, ia mengajak seluruh peserta sidang untuk terus menjadi teladan dalam menebarkan toleransi dan cinta kasih. Ia juga berharap sinergi antara organisasi keagamaan dan pemerintah semakin kuat demi mewujudkan Kalimantan Barat yang rukun, damai, adil, dan sejahtera.
