Pontianak, Penakalbar.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa perempuan menjadi motor penggerak utama sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Pontianak. Berdasarkan data Pemerintah Kota Pontianak, lebih dari 72 persen pelaku UMKM di kota ini merupakan perempuan.
Hal itu disampaikan Edi saat membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) II IWAPI Kota Pontianak, yang dirangkaikan dengan talkshow dan gelar produk UMKM Tahun 2026 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (17/7/2026).
“Pelaku UMKM di Kota Pontianak itu 72 persen lebih adalah perempuan. Ini menunjukkan peran perempuan dalam perekonomian Kota Pontianak sangat signifikan,” ujar Edi.
Menurutnya, perempuan memiliki peran besar dalam menjaga roda perekonomian daerah. Mereka tidak hanya mendominasi usaha rumahan, tetapi juga aktif mengelola berbagai sektor usaha, mulai dari pasar tradisional, sentra UMKM, kawasan kuliner, hingga usaha kaki lima.
Edi menilai karakter perempuan yang teliti, tekun, disiplin, dan konsisten menjadi modal penting dalam mengembangkan usaha. Karakter tersebut, katanya, terbukti saat pandemi Covid-19, ketika ribuan pelaku UMKM perempuan mampu menjaga komitmen dalam mengembalikan pinjaman modal usaha.
Baca Juga:
“Waktu Covid-19, ada sekitar 19 ribu lebih ibu-ibu di Pontianak yang mendapat pinjaman mulai dari Rp2 juta sampai Rp10 juta, dan 95 persen lebih kembali. Artinya ibu-ibu ini dalam berbisnis benar-benar fokus,” katanya.
Melihat potensi tersebut, Edi mendorong Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Pontianak mengambil peran yang lebih strategis dalam meningkatkan kapasitas usaha anggotanya. Menurutnya, organisasi pengusaha tidak cukup hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi harus mampu memperluas jaringan dan membuka akses bagi anggotanya.
Ia menilai masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan usaha. Bahkan, tidak sedikit yang akhirnya terjerat pinjaman informal dengan bunga tinggi karena minimnya informasi mengenai akses pembiayaan resmi.
“Kadang-kadang pelaku usaha tidak tahu harus meminjam ke mana. Ada yang ditawari pinjaman, tetapi bunganya luar biasa. Padahal fasilitas KUR ada di perbankan, bahkan ada BUMN yang memberikan permodalan tanpa bunga,” jelasnya.
Karena itu, Edi meminta IWAPI memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun sektor perbankan dan BUMN. Menurutnya, organisasi memiliki kekuatan untuk menjembatani komunikasi antara pelaku UMKM dengan lembaga pembiayaan sehingga peluang pengembangan usaha menjadi lebih terbuka.
“Kekuatan organisasi itu ada di situ. Organisasi bisa menembus batas, membuka komunikasi, audiensi, meminta saran, lalu ditindaklanjuti dengan kerja sama,” ujarnya.
Selain memperluas jaringan, Edi juga menekankan pentingnya pengelolaan data anggota secara lengkap dan akurat. Basis data yang baik dinilai menjadi salah satu syarat penting dalam membangun kepercayaan lembaga keuangan terhadap pelaku UMKM.
Ia menyebut data seperti identitas pelaku usaha, alamat, jenis usaha, kapasitas produksi, hingga kebutuhan pengembangan usaha akan memudahkan proses pendampingan maupun akses pembiayaan.
“Harus berbasis data. Misalnya usaha kuliner, siapa pelakunya, di mana alamatnya, jenis usahanya apa. Data seperti ini bisa meyakinkan perbankan dan lembaga pembiayaan,” pungkasnya.
