Pontianak, Pena Kalbar – Pemerintah Kota Pontianak mendorong penataan aset daerah dan peningkatan pemerataan layanan air bersih melalui pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama DPRD Kota Pontianak.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengatakan keempat rancangan regulasi tersebut diajukan untuk menjawab sejumlah kebutuhan pemerintahan dan masyarakat. Pembahasannya diharapkan dapat segera dilakukan agar aturan yang dihasilkan bisa diterapkan sesuai kepentingan publik.
Empat Ranperda yang diajukan mencakup pencabutan peraturan mengenai lembaga pemberdayaan masyarakat serta kelembagaan RT/RW, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, dan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
“Mudah-mudahan segera bisa dibahas dan nantinya diimplementasikan demi kepentingan masyarakat,” ujarnya usai rapat paripurna, Selasa (17/11/2026).
Salah satu hal yang menjadi perhatian Bahasan adalah pengelolaan barang milik daerah. Ia mengungkapkan, masih ditemukan tanah milik Pemkot Pontianak yang diduga telah dikuasai atau ditempati oleh sejumlah pihak.
Untuk memastikan aset tersebut terlindungi dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, pemerintah akan melakukan pendataan, evaluasi, serta penertiban berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Aset-aset Pemerintah Kota Pontianak ini cukup banyak. Ada juga aset tanah yang ternyata sudah diduduki oleh beberapa oknum masyarakat. Ini akan kita evaluasi, inventarisasi, dan tertibkan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Meski demikian, Bahasan mengingatkan agar proses penertiban tidak dilakukan secara gegabah. Pemerintah harus memastikan status hukum aset sekaligus menghormati hak-hak masyarakat agar kebijakan pengamanan aset tidak menimbulkan persoalan baru.
“Penertiban tetap harus sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai upaya mengamankan aset pemerintah justru melanggar atau mengambil hak-hak warga,” tegasnya.
Perluasan Jaringan Air Bersih Jadi Perhatian
Selain penataan aset, Pemkot Pontianak juga menaruh perhatian pada rencana penambahan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Bahasan menjelaskan, besaran dukungan permodalan perlu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan dibahas bersama DPRD. Menurutnya, tambahan modal harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas pengolahan air baku, pelayanan pelanggan, serta perluasan jaringan perpipaan.
Ia menyebut pemerataan akses air bersih masih menjadi pekerjaan yang perlu ditangani, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan secara optimal di 29 kelurahan.
“Bagaimana pengelolaan air baku menjadi air yang layak digunakan masyarakat terus mengalami peningkatan kualitas. Akses perpipaan yang belum merata juga harus menjadi perhatian. Tujuannya tentu untuk kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Mengenai kemungkinan perubahan tarif air minum, Bahasan mengatakan kebijakan tersebut masih dikaji dan telah menjadi bagian dari konsultasi publik. Ia menegaskan, penentuan tarif harus memperhatikan kemampuan ekonomi pelanggan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
“Harapan kita, masyarakat berpenghasilan rendah tidak mengalami kenaikan. Jadi harus ada klasifikasi yang mempertimbangkan kondisi masyarakat,” ungkapnya.
Bahasan berharap pembahasan keempat Ranperda bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah daerah.
Ia menekankan, penataan aset dan penguatan permodalan perusahaan daerah tidak boleh berhenti pada aspek administrasi. Hasilnya harus dirasakan langsung melalui pengelolaan aset yang lebih baik dan layanan air minum yang semakin berkualitas.
“Kalau pelayanan semakin baik dan kualitasnya meningkat, tentu masyarakat yang harus merasakan manfaatnya,” pungkasnya.






