Pontianak, Penakalbar.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara resmi membuka Sidang ke-39 Kelompok Kerja Bersama/Joint Working Group (KK/JKK) Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (SOSEK MALINDO) Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Peringkat Negeri Sarawak Tahun 2026 di Hotel Novotel Pontianak, Rabu (29/7/2026).
Sidang SOSEK MALINDO merupakan forum kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia, khususnya Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak, untuk membahas berbagai isu strategis di kawasan perbatasan.
Forum tersebut mencakup berbagai bidang kerja sama, mulai dari sosial, ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur perbatasan, hingga persoalan kemasyarakatan seperti perkawinan campuran dan pelayanan lintas batas.
Pembukaan sidang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, selaku Ketua KK SOSEK MALINDO Provinsi Kalimantan Barat, Pengerusi JKK SOSEK MALINDO Negeri Sarawak yang diwakili Ketua Klaster II, Datu Ir. Ts. Awang Mohammad Fadillah bin Awang Redzuan, unsur Forkopimda Kalbar, Konsul Jenderal RI di Kuching, Konsul Malaysia di Pontianak, serta delegasi dari kedua negara.
Dalam sambutannya, Krisantus menegaskan bahwa SOSEK MALINDO bukan sekadar membahas satu sektor tertentu, melainkan menjadi wadah memperkuat kerja sama lintas bidang yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Baca Juga:
“Yang dibahas dalam SOSEK MALINDO ini adalah berbagai bentuk kerja sama sosial, ekonomi, budaya, hingga persoalan masyarakat di kawasan perbatasan. Intinya bagaimana hubungan antara Kalbar dan Sarawak semakin erat dan memberi manfaat bagi masyarakat kedua wilayah,” ujarnya.
Menurut Krisantus, masyarakat Kalimantan Barat dan Sarawak memiliki banyak kesamaan, baik dari sisi budaya, sejarah, maupun hubungan kekeluargaan. Karena itu, kerja sama yang telah terjalin selama ini perlu terus diperkuat.
“Kita hanya dipisahkan oleh patok batas negara, tanahnya satu, budayanya juga relatif sama. Karena itu momentum seperti ini harus terus dimanfaatkan agar hubungan kedua daerah semakin dekat dan semakin kuat,” tuturnya.
Ia juga menilai hubungan masyarakat kedua wilayah semakin erat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, termasuk setelah dibukanya kembali penerbangan langsung Pontianak–Kuching.
“Sekarang kita melihat sendiri, setiap akhir pekan hotel-hotel di Kota Pontianak banyak dipenuhi warga Malaysia. Ini menunjukkan bahwa hubungan masyarakat kita sudah semakin erat. Tinggal bagaimana pemerintah memperkuat kerja sama agar manfaat ekonominya juga semakin besar,” ungkapnya.
Krisantus mengatakan pengembangan kawasan perbatasan akan semakin terbuka dengan hadirnya sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sedang maupun akan dioperasikan.
“Kita berharap dengan diresmikannya PLBN Temajuk nanti, kawasan itu bisa berkembang lebih cepat. Kita bisa membangun wilayah perbatasan bersama-sama. Jagoi Babang dari sisi Indonesia juga sudah selesai, tinggal penyelesaian dari pihak Malaysia,” katanya.
Terkait peluang perdagangan lintas batas, ia menegaskan implementasinya tetap harus mengacu pada regulasi pemerintah pusat.
“Kalau menyangkut ekspor dan impor tentu akan kita kaji bersama. Pemerintah daerah harus mengikuti regulasi dari pemerintah pusat sebelum kerja sama itu dijalankan,” ujarnya.
Selain itu, Krisantus juga menyoroti pentingnya penyelesaian berbagai persoalan sosial di kawasan perbatasan, termasuk administrasi perkawinan campuran antara warga Indonesia dan Malaysia.
“Masalah perkawinan campuran memang ada dan perlu terus dicarikan solusi bersama, karena ini menyangkut administrasi kewarganegaraan. Tentu melibatkan pemerintah pusat, kementerian terkait, dan juga imigrasi,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, mengatakan Sidang ke-39 KK/JKK SOSEK MALINDO menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan yang telah terjalin selama puluhan tahun antara Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak.
Ia menjelaskan, delegasi Negeri Sarawak pada sidang kali ini berjumlah 106 orang, sedangkan delegasi Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 151 orang yang terdiri atas tim teknis, tenaga ahli perangkat daerah provinsi maupun kabupaten, instansi vertikal, lembaga terkait, tim peninjau dari berbagai kementerian, hingga perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
“Kehadiran seluruh delegasi menunjukkan komitmen yang sangat kuat dari kedua belah pihak untuk terus mempererat persahabatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, sekaligus mencari solusi bersama terhadap berbagai isu strategis yang menjadi perhatian kedua wilayah,” ucap Harisson.
Ia berharap seluruh pembahasan berlangsung secara terbuka, konstruktif, dan menghasilkan keputusan yang dapat segera diimplementasikan.
“Harapan kami, seluruh pembahasan berlangsung dengan semangat saling menghormati, terbuka, dan menghasilkan keputusan yang dapat memperkuat hubungan kedua wilayah, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan,” harapnya.
Selain agenda persidangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada delegasi Negeri Sarawak, di antaranya melalui wisata susur Sungai Kapuas, kunjungan ke Tugu Khatulistiwa dan Rumah Caping Pontianak, serta pertunjukan seni dan budaya khas Kalimantan Barat.
“Kami mengajak seluruh delegasi menikmati potensi Kota Pontianak melalui susur Sungai Kapuas, mengunjungi Tugu Khatulistiwa dan Rumah Caping Pontianak yang menampilkan produk ekonomi kreatif serta kerajinan khas Kalbar. Kami juga menampilkan berbagai atraksi seni dan budaya sebagai bentuk persahabatan antara masyarakat Indonesia dan Malaysia,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua Klaster II JKK SOSEK MALINDO Negeri Sarawak, Datu Ir. Ts. Awang Mohammad Fadillah bin Awang Redzuan, mengungkapkan bahwa Pemerintah Sarawak tengah mempersiapkan pembukaan Sarawak Trade and Tourism Office di Pontianak yang ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2027.
“Kami sedang dalam proses menyiapkan kantor dan sumber daya manusia. Kehadiran Sarawak Trade and Tourism Office bertujuan meningkatkan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara Sarawak dan Pontianak sehingga kerja sama yang sudah terjalin dapat semakin berkembang,” ujarnya.
Awang juga memastikan salah satu isu penting terkait penanganan warga yang sakit maupun meninggal dunia di kawasan perbatasan telah memperoleh kesepakatan bersama.
“Persoalan penghantaran pasien dan warga yang meninggal dunia telah kita selesaikan bersama. Kami berharap mekanisme ini dapat terus berjalan dengan baik. Apabila nanti muncul persoalan baru, kita akan kembali duduk bersama dengan Pemerintah Kalimantan Barat agar masalah tersebut tidak terulang lagi,” katanya.
Melalui Sidang ke-39 KK/JKK SOSEK MALINDO Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak berharap hubungan bilateral yang selama ini telah terjalin baik dapat semakin diperkuat melalui berbagai kesepakatan konkret. Kerja sama tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar pelayanan masyarakat lintas batas, meningkatkan perdagangan dan pariwisata, serta mempererat hubungan persaudaraan masyarakat Indonesia dan Malaysia, khususnya di kawasan perbatasan.
