PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya menjadikan pengawasan sebagai bagian dari kemitraan strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berintegritas.
Hal itu disampaikannya saat membuka secara resmi Entry Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Ruai Telabang Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/10).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Drs. Husna Hariman, M.H., bersama tim pengawasan dari Itjen Kemendagri. Agenda pengawasan dijadwalkan berlangsung sejak 26 Oktober hingga 1 November 2025.
Dalam sambutannya, Wagub Krisantus menegaskan bahwa pengawasan bukan sekadar proses evaluasi, melainkan bagian dari upaya kolaboratif untuk membangun pemerintahan daerah yang bersih dan terpercaya.
“Kami memandang pengawasan bukan semata evaluasi, melainkan kemitraan strategis untuk membangun pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Baca Juga:
Krisantus juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang pada tahun 2024 berhasil mencapai penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan lebih dari 100 persen, berdasarkan data Sistem Pengawasan Internal (Siwasit) Itjen Kemendagri. Meski demikian, ia menekankan pentingnya mempertahankan prestasi tersebut dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan, terutama dalam memperkuat sistem pengendalian internal serta menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan secara konkret.
Lebih lanjut, Wagub Krisantus memberikan empat arahan penting kepada seluruh kepala perangkat daerah. Ia meminta agar seluruh jajaran mendukung penuh pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim Itjen Kemendagri. Selain itu, perangkat daerah juga diharapkan dapat menyediakan data dan dokumen secara cepat, lengkap, dan akurat untuk memudahkan proses pengawasan.
Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan dengan tuntas dan tepat waktu, agar langkah-langkah perbaikan yang diambil dapat memberi dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Terakhir, Krisantus menegaskan bahwa hasil pengawasan harus menjadi dasar dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil.
Wakil Gubernur berharap, melalui kegiatan pengawasan ini, seluruh perangkat daerah di Kalimantan Barat dapat memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.
“Mari jadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Barat,” pungkasnya.
