Pontianak, Penakalbar.com– Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).
Rapat strategis tersebut dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pimpinan instansi vertikal, perwakilan badan usaha, PT Pertamina Patra Niaga, Perum Bulog, Badan Gizi Nasional, serta para pemangku kepentingan lainnya. Pertemuan ini menjadi forum memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kalimantan Barat.
Dalam arahannya, Ria Norsan mengingatkan seluruh pihak agar tidak cepat berpuas diri meskipun tingkat inflasi Kalimantan Barat masih berada dalam kategori terkendali.
“Berdasarkan data, inflasi year-on-year Kalimantan Barat tercatat sebesar 2,24 persen, sementara target inflasi nasional tahun 2026 berada pada kisaran 2,5 persen ±1 persen. Angka ini tentu patut kita syukuri, tetapi memasuki semester kedua, kita harus bekerja lebih antisipatif dan tidak lengah,” ujarnya.
Menurut Norsan, pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka statistik, tetapi juga harus mampu menjamin tiga aspek utama yang dirasakan langsung masyarakat, yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi.
Baca Juga:
Ia menambahkan, setiap daerah memiliki karakteristik inflasi yang berbeda sehingga diperlukan langkah penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Sintang mencatat inflasi tertinggi di Kalimantan Barat sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen.
“Karena itu, penanganan inflasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di setiap daerah. Diperlukan koordinasi yang erat serta penguatan kerja sama antardaerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan masing-masing wilayah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus memperkuat implementasi strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Ia juga mengingatkan sejumlah potensi risiko yang perlu diantisipasi pada semester kedua tahun 2026, mulai dari kendala logistik dan infrastruktur transportasi, fluktuasi harga komoditas pangan seperti cabai dan bawang merah, gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, hingga dampak perubahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas terhadap stabilitas harga barang.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Ria Norsan meminta Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, serta seluruh instansi terkait memperkuat koordinasi guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga komoditas strategis, terutama beras, cabai, dan bawang merah.
“Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru kita mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan, jangan sudah hujan baru mencari payung,” pesannya.
Ia menegaskan keberhasilan pengendalian inflasi hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat.
“Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, badan usaha, distributor, dan masyarakat terus diperkuat agar perekonomian Kalimantan Barat tetap stabil serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, memaparkan sejumlah komoditas yang berulang kali menjadi penyumbang inflasi selama Januari hingga Juni 2026.
“Berdasarkan hasil pemantauan kami, minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali dalam enam bulan terakhir. Sementara itu, ikan kembung dan ikan baung bahkan mengalami inflasi hingga lima kali dalam periode yang sama,” ungkapnya.
Selain itu, komoditas strategis seperti beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi juga masih rentan mengalami kenaikan harga.
Khusus komoditas beras, BPS mencatat Kota Pontianak mengalami inflasi harga beras selama empat bulan berturut-turut. Tren serupa juga mulai terlihat di sejumlah daerah lain seiring perubahan musim panen.
Saichudin menjelaskan, hasil Survei Pola Perdagangan 2025 menunjukkan margin perdagangan dan pengangkutan komoditas beras mencapai 18,17 persen. Sementara itu, margin distribusi bawang putih yang sebagian besar dipasok dari luar daerah mencapai 47,98 persen, sedangkan margin distribusi daging sapi sebesar 21,82 persen.
“Intervensi pemerintah daerah untuk menekan margin perdagangan tersebut dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam menjaga harga di tingkat konsumen,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Saichudin juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi yang menjadi program prioritas nasional. Hingga saat ini, capaian sensus di Kalimantan Barat telah mencapai 50,26 persen.
“Sensus ekonomi tidak berkaitan dengan perpajakan. Kegiatan ini bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi dan pemutakhiran data program perlindungan sosial,” tutupnya.
