Kubu Raya, Penakalbar.com– Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat untuk memimpin Rapat Koordinasi Terbatas sekaligus meninjau langsung penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Kamis (10/9/2026).
Setibanya di Kalimantan Barat, Wapres terlebih dahulu menerima paparan mengenai kondisi terkini Karhutla serta strategi penanganannya di Posko Lanud Supadio.
Paparan tersebut disampaikan oleh sejumlah pemangku kebijakan pusat dan daerah sebagai bahan evaluasi sekaligus penguatan langkah penanganan Karhutla, termasuk operasi pemadaman darat dan udara yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Usai menerima paparan, Wapres bersama rombongan terbatas melanjutkan peninjauan langsung ke Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.
Wilayah tersebut menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian dalam penanganan Karhutla di Kalimantan Barat. Dalam kunjungan tersebut, Gibran melihat secara langsung upaya penanganan yang dilakukan oleh petugas di lapangan.
Baca Juga:
Wapres didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Barat.
Kunjungan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Karhutla di Kalimantan Barat. Pemerintah ingin memastikan berbagai langkah penanganan yang dilakukan di lapangan berjalan secara terpadu dan efektif.
Sejumlah unsur dilibatkan dalam operasi penanganan Karhutla, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga unsur terkait lainnya.
Di bawah arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sinergi serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mempercepat penanganan Karhutla.
Upaya tersebut dilakukan melalui pemadaman di lapangan sekaligus langkah pencegahan dan mitigasi guna mengantisipasi meluasnya kebakaran.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan pentingnya strategi pemadaman yang terukur dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Efektivitas operasi menjadi perhatian, namun keselamatan personel yang bertugas juga harus menjadi prioritas.
Menurut Wapres, penanganan Karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman titik api. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan perlindungan dan pelayanan dasar.
“Kita harus pastikan pemadaman berjalan efektif, personel aman, dan masyarakat terdampak tetap mendapatkan layanan dasar,” tegas Wapres.
Layanan kesehatan, keberlangsungan pendidikan, serta distribusi kebutuhan dan logistik bagi masyarakat yang terdampak kabut asap menjadi bagian yang perlu diperhatikan selama kondisi Karhutla berlangsung.
Kunjungan kerja Wapres Gibran ke Kalimantan Barat diharapkan semakin memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh unsur terkait dalam menangani Karhutla.
Kehadiran Wapres di lapangan juga menjadi bentuk dukungan kepada para petugas yang terus bekerja menghadapi Karhutla sekaligus memastikan penanganan kondisi darurat berjalan secara optimal.
