Pontianak, Penakalbar.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menilai penguatan sinergi antarlembaga menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Hasil Sinergi Keuangan Daerah (SIKADA) Regional Kalimantan Barat di Aula Keriang Bandong Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Kamis, 21 Mei 2026.
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta sejumlah pemangku kepentingan guna memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi dan keuangan di daerah.
Dalam sambutannya, Harisson mengapresiasi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK yang dinilai terus membangun ruang koordinasi bersama pemerintah daerah melalui forum strategis tersebut.
“Di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh tantangan, penguatan koordinasi lintas lembaga menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Harisson.
Baca Juga:
Menurut dia, Forum SIKADA tidak hanya menjadi ruang pertukaran data dan informasi, tetapi juga wadah merumuskan langkah konkret dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah.
Ia menyoroti sejumlah isu yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan sektor UMKM, peningkatan investasi, hingga perluasan akses keuangan masyarakat.
“Kebijakan yang dihasilkan harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang lebih berkualitas,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Harisson juga memaparkan capaian realisasi keuangan daerah Kalimantan Barat. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran unaudited per 31 Desember 2025, pendapatan daerah tercatat mencapai Rp6,10 triliun atau 100,97 persen dari target Rp6,04 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp5,91 triliun atau 93,10 persen dari target Rp6,35 triliun. Adapun realisasi pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp304,79 miliar atau 100,17 persen dari target yang ditetapkan.
Untuk tahun berjalan, hingga 15 Mei 2026, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp1,79 triliun atau 32,89 persen dari target Rp5,45 triliun. Sedangkan realisasi belanja daerah baru mencapai Rp985,4 miliar atau 16,85 persen dari target Rp5,84 triliun.
“Percepatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan tetap menjadi perhatian bersama agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus terjaga secara optimal,” ucap Harisson.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan menjaga iklim investasi tetap kondusif.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dipengaruhi gejolak harga minyak dunia dan pergerakan modal asing yang berdampak terhadap nilai tukar serta perekonomian nasional maupun daerah.
Menurut Doni, harga minyak dunia sempat melonjak hingga 130 dolar Amerika Serikat per barel akibat terganggunya jalur distribusi kapal tanker internasional.
“Kondisi tersebut tentu memberi dampak terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia,” ujarnya.
Meski demikian, Doni menilai pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat masih relatif baik dibanding sejumlah wilayah lain. Sektor perdagangan besar dan pertambangan disebut masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia juga menyebut konsumsi rumah tangga masyarakat Kalbar masih cukup terjaga, didorong oleh berbagai kegiatan keagamaan dan budaya yang berlangsung di daerah.
Namun demikian, Doni mengingatkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi ke depan, di antaranya penurunan luas lahan pertanian, tantangan ekspor, hingga kendala pasokan batu bara bagi industri pengolahan alumina.
Selain itu, ia menyoroti disparitas harga LPG subsidi tiga kilogram di sejumlah daerah yang berpotensi memicu kenaikan biaya produksi dan inflasi.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena berdampak terhadap harga barang di masyarakat,” katanya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Doni optimistis Kalimantan Barat tetap memiliki peluang tumbuh lebih kuat apabila mampu memperluas sektor usaha di luar komoditas utama seperti sawit dan pertambangan.
Menurut dia, sektor UMKM berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru karena lebih fleksibel dan memiliki pasar yang lebih luas.
“UMKM relatif lebih tangguh dan bisa menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat,” ujar Doni.
FGD SIKADA Regional Kalbar turut dihadiri Kepala OJK Kalimantan Barat Rochma Hidayati, pimpinan lembaga keuangan dan perbankan, kepala perangkat daerah Pemprov Kalbar, serta sekretaris daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
Writer: Yuwah
