Mempawah, Penakalbar.com– Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut kedatangan kapal kenegaraan Jepang, JS Kunisaki, yang membawa personel dan peralatan pendukung untuk misi kemanusiaan Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) dalam membantu penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat.
Kapal tersebut membawa sejumlah peralatan dan personel pendukung, termasuk tiga unit helikopter berat CH-47 Chinook. Helikopter itu akan digunakan untuk mendukung operasi pemadaman dari udara (water bombing) serta mengangkut logistik ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Kedatangan JS Kunisaki merupakan bagian dari kerja sama pertahanan sekaligus misi kemanusiaan antara Indonesia dan Jepang dalam mendukung penanggulangan bencana, khususnya Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Kapal JS Kunisaki disambut langsung Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., didampingi Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) XII/Lantamal XII, Laksda TNI Sawa, S.E., M.M., CIQaR.
Krisantus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang telah mengirimkan kapal, personel, serta peralatan untuk membantu Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, dalam menghadapi Karhutla.
Baca Juga:
“Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang sudah mengirimkan kapal, personel dan peralatan untuk membantu Indonesia, secara khusus Kalimantan Barat, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya.
Menurut Krisantus, dukungan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan kerja sama kemanusiaan yang sangat berarti bagi Kalimantan Barat. Terlebih, JS Kunisaki harus menempuh perjalanan selama 11 hari sebelum tiba di wilayah Kalbar.
“Ini suatu pengorbanan dan bantuan yang sungguh luar biasa. Mereka berlayar selama 11 hari sampai ke sini. Tadi saya juga sudah menyampaikan kepada Komandan Kapal bahwa Indonesia, khususnya Kalbar, memiliki karakteristik lahan yang unik,” jelasnya.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan Karhutla di Kalimantan Barat adalah karakteristik lahan gambut. Api pada lahan gambut tidak hanya membakar bagian permukaan, tetapi juga dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga sulit terdeteksi dan dipadamkan.
“Untuk memadamkan api, kondisi lahan di sini sangat berbeda dengan Jepang. Api tidak mudah padam karena banyak lahan gambut. Api bisa menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata,” katanya.
Kondisi tersebut membuat penanganan Karhutla membutuhkan ketangguhan, ketelitian, serta dukungan peralatan yang memadai. Kehadiran tiga helikopter CH-47 Chinook diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemadaman, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Diperlukan kegigihan dan ketangguhan untuk bisa memadamkan api yang merayap di bawah lahan gambut. Ini bukan pekerjaan yang mudah,” ungkap Krisantus.
Selain karakteristik lahan, keterbatasan sumber air juga menjadi persoalan dalam operasi pemadaman. Sejumlah sungai yang mengalami penyusutan debit air membuat air laut masuk ke aliran sungai dan memengaruhi ketersediaan sumber air untuk pemadaman.
“Selain itu, air untuk memadamkan api juga kita kekurangan sehingga harus mengambil air dari tempat yang cukup jauh. Kondisi sekarang juga menjadi tantangan karena air sungai sudah asin akibat air sungai surut dan air laut masuk ke sungai,” terangnya.
Terkait pelaksanaan operasi, Krisantus mengatakan penentuan lokasi pemadaman akan dilakukan melalui koordinasi antara TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Operasi akan diarahkan ke sejumlah titik api yang telah terdeteksi.
“Nanti koordinasi dengan TNI, Polri, kemudian BNPB. Sudah ada titik-titik api yang terdeteksi dan itu yang akan kita tangani bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam menangani Karhutla. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Kalbar juga terlihat dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Jakarta.
“Hari Senin yang lalu saya rapat dengan Menko Polkam di Jakarta. Pemerintah pusat juga sangat konsen untuk segera menyelesaikan dan mengatasi Karhutla di Kalimantan Barat,” tuturnya.
Krisantus juga meminta keterlibatan dunia usaha, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), untuk ikut mencegah dan menangani Karhutla di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
“Kita juga mengharapkan para pelaku usaha, pemilik-pemilik HGU untuk ikut membantu. Kemarin sudah jelas perintahnya dari Menko Polkam. Enam gubernur dikumpulkan, termasuk Kalbar, dan perusahaan juga kita minta untuk membantu,” tegasnya.
Menurutnya, penanganan Karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat, perlu terlibat dalam upaya mencegah api meluas.
“Jangan hanya menonton. Saya lihat selama ini ada yang hanya menonton. Kita ingin semua ikut bergerak membantu pemerintah menangani Karhutla,” pungkasnya.
Krisantus juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan langkah evaluasi terhadap pemegang HGU yang dinilai tidak menjalankan tanggung jawab dalam menjaga wilayah konsesinya.
“Akan dievaluasi, akan ditinjau, bahkan sampai kepada pencabutan HGU yang bersangkutan,” lugasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik dukungan Pemerintah Jepang melalui misi HADR tersebut. Kehadiran JS Kunisaki beserta personel dan tiga helikopter CH-47 Chinook diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan Karhutla, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki karakteristik lahan gambut.
Krisantus berharap sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, BNPB, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, serta unsur lainnya terus diperkuat agar penanganan Karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
“Ini tugas kita bersama. Kita harus bekerja sama dan bergerak cepat supaya api yang masih ada dapat segera dipadamkan dan tidak semakin meluas,” tutupnya.
