Penakalbar– Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., saat membuka Coffee Morning Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kamis (2/7/2026).
Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan langkah pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan manusia yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, IPM Kalbar pada 2025 mencapai 72,09, meningkat dari 71,19 pada tahun sebelumnya.
Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kalimantan Barat dalam kategori IPM Tinggi dan menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah pembangunan manusia di provinsi tersebut.
“Alhamdulillah, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat tahun 2025 telah mencapai angka 72,09. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Ria Norsan.
Baca Juga:
Meski mencatatkan capaian menggembirakan, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya diukur dari peningkatan angka statistik. Menurutnya, masyarakat harus benar-benar merasakan manfaat melalui layanan publik yang semakin baik.
“Saya ingin peningkatan IPM tidak hanya terlihat pada angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan pendidikan yang semakin merata, pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itulah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan
Untuk mempercepat peningkatan IPM, Pemprov Kalbar terus memperkuat berbagai program pada tiga dimensi utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Di sektor pendidikan, pemerintah menjalankan Program Internet Gratis untuk Sekolah sebagai bagian dari transformasi digital pendidikan. Selain itu, pengembangan Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, hingga Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) terus diperluas agar seluruh anak memperoleh akses pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun letak geografis.
“Tidak boleh ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Karena itu, berbagai program seperti subsidi SPP, internet gratis untuk sekolah, hingga Gerakan Desa SAKTI akan terus kita dorong agar seluruh anak memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” katanya.
Di bidang kesehatan, pemerintah memperkuat pengembangan lima rumah sakit regional, peningkatan layanan kesehatan primer, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Upaya tersebut turut mendorong meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) Kalimantan Barat pada 2025 sebesar 0,34 tahun dibandingkan tahun sebelumnya atau tumbuh 0,46 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir.
Sementara itu, pada aspek standar hidup layak, Pemprov Kalbar menggulirkan berbagai program pengendalian inflasi, pasar murah, bantuan sosial, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, hilirisasi komoditas unggulan, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Pembangunan manusia yang berkualitas harus diawali dengan masyarakat yang sehat. Penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan secara terpadu karena semuanya saling menentukan peningkatan IPM,” ungkapnya.
Satgas IPM Diminta Bekerja Berbasis Data
Ria Norsan juga menekankan pentingnya peran Satgas Percepatan Peningkatan IPM sebagai motor penggerak pembangunan manusia di Kalimantan Barat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun rencana aksi yang terukur, berbasis data, serta dilengkapi sistem monitoring dan evaluasi agar setiap program mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Mengakhiri arahannya, Gubernur mengajak pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam membangun SDM Kalimantan Barat.
“Dengan semangat kebersamaan, saya optimistis IPM Kalimantan Barat akan terus meningkat dan mampu membawa daerah ini menjadi semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tuturnya.
BPS: Laju Peningkatan IPM Kalbar Lampaui Nasional
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, menyampaikan bahwa meskipun IPM Kalbar masih menjadi yang terendah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya justru melampaui rata-rata nasional.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan manusia di Kalimantan Barat sudah berada pada jalur yang tepat.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya angkanya, tetapi percepatannya. Kecepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Ini menjadi modal penting untuk terus kita tingkatkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, percepatan IPM harus difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Penurunan stunting, peningkatan usia harapan hidup, Harapan Lama Sekolah (HLS), serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi indikator yang perlu terus diperbaiki.
Selain itu, Muhammad Saichudin menilai integrasi data antarinstansi menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Ia mengungkapkan, BPS juga tengah melaksanakan Sensus Ekonomi yang akan menghasilkan data komprehensif sebagai dasar penyusunan berbagai indikator ekonomi dan sosial, termasuk mendukung percepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat.
“Kami mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung penyediaan data yang valid dan akurat. Dengan data yang berkualitas, kebijakan pembangunan akan semakin tepat sasaran dan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Coffee Morning Satgas Percepatan Peningkatan IPM turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, unsur Forkopimda, Kepala BPS Provinsi Kalbar, Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalbar, kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, rektor perguruan tinggi, TP-PKK Provinsi Kalbar, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Selain menjadi forum penyampaian arah kebijakan Gubernur, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi untuk menyelaraskan program, bertukar gagasan, dan menghimpun inovasi lintas sektor guna mempercepat peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat.
