Pontianak, Penakalbar.com– Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memastikan kondisi inflasi daerah masih terkendali, meski sejumlah komoditas pangan seperti cabai rawit dan daging ayam ras menjadi perhatian.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, Harry Ronaldy Mahaputrawan, setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi bersama Pemerintah Pusat secara daring di Ruang Data Analytic Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (7/9/2026).
Rakor tersebut diikuti Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Hendra, S.Sos., didampingi Harry Ronaldy Mahaputrawan, S.E., M.M., serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Amalia Adininggar Widyasanti.
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., dan membahas perkembangan pertumbuhan ekonomi serta langkah pengendalian inflasi di daerah.
Dalam arahannya, Tomsi meminta pemerintah provinsi serta kabupaten/kota melakukan rapat bersama BPS di daerah masing-masing untuk mencermati data pertumbuhan ekonomi yang telah ditampilkan.
Baca Juga:
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi faktor penyebab perlambatan sekaligus menentukan kebijakan yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi di daerah tetap terjaga.
Tomsi juga menyampaikan bahwa dalam beberapa hari ke depan, Kemendagri akan menugaskan sejumlah personel sebagai mentor bagi daerah. Para mentor akan menjadi mitra diskusi pemerintah daerah dan dalam pelaksanaannya turut melibatkan Bank Indonesia di masing-masing daerah.
Dengan mekanisme tersebut, diskusi terkait kondisi ekonomi daerah diharapkan dapat dilakukan secara rutin setiap pekan.
Menurut Tomsi, keberadaan mentor juga diharapkan membantu daerah mengidentifikasi berbagai persoalan, khususnya terkait perizinan investasi yang masih terkendala di tingkat pusat.
“Dari PTSP bisa didata, investasi apa, bidang apa, berapa nilainya, oleh perusahaan apa, dan perizinannya macet di tingkat pusat. Data tersebut nantinya dapat menjadi masukan kepada Bappenas untuk segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Sementara itu, untuk investasi yang masih terkendala di tingkat daerah, pemerintah daerah diminta mempercepat proses penyelesaiannya.
Hal tersebut dinilai penting karena turut berkaitan dengan program-program prioritas Presiden, termasuk target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai 6 persen pada akhir tahun.
Dalam pengendalian inflasi, Tomsi turut menyoroti sejumlah komoditas pangan, salah satunya beras. Ia meminta intervensi terhadap kenaikan harga dilakukan sedini mungkin agar penurunan harga tidak membutuhkan waktu lebih lama.
“Berkaitan dengan beras, memang harus dicarikan formula supaya naik turunnya tidak terlalu tajam, baik agar tidak merugikan produsen maupun konsumen,” ujarnya.
Untuk komoditas cabai, Tomsi menyampaikan berbagai intervensi yang dilakukan Kementerian Pertanian, termasuk penambahan jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberian subsidi, diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dalam beberapa bulan ke depan.
Sementara untuk minyak goreng, pemerintah terus melakukan berbagai upaya melalui Kementerian Perdagangan. Kebijakan tersebut dilakukan di tengah tekanan akibat harga crude palm oil (CPO) yang terus meningkat.
“Berkaitan dengan minyak goreng yang telah dilakukan berbagai upaya oleh Kementerian Perdagangan, walaupun dengan tekanan harga CPO yang terus meningkat, untuk itu terus dicarikan berbagai jalan keluar terbaik agar harga minyak goreng bisa tetap stabil,” ungkap Tomsi.
Usai mengikuti rakor, Harry Ronaldy Mahaputrawan menjelaskan bahwa kondisi inflasi di Kalimantan Barat hingga saat ini masih terkendali.
Menurutnya, sejumlah komoditas yang menjadi perhatian di Kalbar antara lain cabai rawit dan daging ayam ras.
Untuk cabai rawit, harga relatif tinggi terjadi di Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut dipengaruhi kemarau panjang dan fenomena El Niño yang berdampak terhadap produksi.
“Di beberapa sentra produksi kita mengalami gagal panen karena kekurangan air dan sebagainya akibat kemarau panjang,” jelasnya.
Harry menambahkan, pemerintah pusat menetapkan target inflasi sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Sementara itu, inflasi Kalimantan Barat secara year-to-date (YTD) tercatat sebesar 2,83 persen.
“Memang agak sedikit rentan, tetapi kita upayakan dalam sisa empat bulan ini tetap sesuai dengan target 2,5 persen plus minus 1 persen. Kita upayakan tidak melebihi 3,5 persen,” pungkasnya.
