Pontianak, Penakalbar.com– Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah yang diperkirakan terjadi selama musim penghujan 2026/2027.
Penguatan mitigasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Kalimantan Barat Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Basah Tahun 2026/2027 yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (6/10/2026).
Gubernur Kalbar Ria Norsan meminta pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat memiliki langkah antisipasi yang terkoordinasi dalam menghadapi potensi bencana.
“Kita tidak boleh bergerak sendiri-sendiri. Kita harus satu irama,” tegas Ria Norsan.
Menurutnya, sejumlah bencana yang perlu diantisipasi selama musim penghujan meliputi banjir, banjir rob, genangan, angin puting beliung, hingga tanah longsor atau tanah bergerak.
Baca Juga:
Berdasarkan data BPBD, sebanyak 114 kecamatan dan 559 desa/kelurahan di Kalimantan Barat masuk dalam wilayah yang berpotensi mengalami banjir.
Kapuas Hulu menjadi daerah dengan jumlah desa dan kelurahan rawan banjir terbanyak, yakni 104. Selanjutnya Landak 82, Melawi 80, Sanggau 59, Bengkayang 45, Sintang 39, Sekadau 36, Mempawah 33, Ketapang 26, Kayong Utara 21, Kubu Raya 18, Singkawang 7, Sambas 6, dan Pontianak 3 kelurahan.
“Saya minta Bapak/Ibu Bupati dan Wali Kota memahami betul titik-titik rawan di wilayahnya masing-masing,” ujar Ria Norsan.
Belajar dari Banjir 2025
Ria Norsan mengatakan karakteristik banjir di Kalbar dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya kerusakan lingkungan, curah hujan tinggi, kapasitas drainase dan aliran sungai yang terbatas akibat penyempitan maupun pendangkalan, kondisi topografi, serta pengaruh pasang laut.
Dampak banjir, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan luas dan kedalaman genangan. Bencana juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat, merusak lahan pertanian dan tambak, merusak infrastruktur, menghambat transportasi, hingga berdampak terhadap harga kebutuhan pokok.
Pemerintah daerah juga diminta menjadikan kejadian banjir pada 2025 sebagai bahan evaluasi.
Data BPBD hingga 9 Desember 2025 mencatat 30 kejadian bencana di Kalbar. Seluruh kejadian tersebut merupakan banjir yang berdampak terhadap 450.386 jiwa.
Sebanyak 6.654 warga dilaporkan mengungsi dan dua orang meninggal dunia. Banjir juga berdampak terhadap 73.350 unit rumah, dengan rincian 89 rumah rusak ringan, dua rusak sedang, dan lima rusak berat. Selain itu, lima jembatan mengalami kerusakan berat.
“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi gambaran nyata penderitaan warga kita. Tahun ini kita harus lebih siap agar dampaknya dapat ditekan,” katanya.
Daerah Diminta Siapkan Evakuasi
Untuk menghadapi potensi bencana, pemerintah kabupaten dan kota diminta menyosialisasikan wilayah rawan kepada masyarakat serta memastikan tempat evakuasi dapat digunakan ketika kondisi darurat terjadi.
Camat, lurah, dan kepala desa juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah perlu menyiapkan personel dan sumber daya yang diperlukan, termasuk mengaktifkan Pusdalops BPBD apabila fasilitas tersebut telah tersedia.
Simulasi penanganan dan evakuasi juga perlu dilakukan berdasarkan rencana kontingensi yang telah disusun.
Menurut Ria Norsan, camat, kepala desa, dan lurah memiliki peran penting karena berada paling dekat dengan masyarakat. Mereka diharapkan memastikan tempat evakuasi sementara tersedia di wilayah yang memiliki potensi bencana.
Masyarakat juga perlu memahami apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Informasi kebencanaan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan tidak menimbulkan kepanikan.
“Kesiapsiagaan tidak akan berhasil tanpa peran masyarakat. Kita harus memastikan informasi bencana dipahami dan direspons dengan evakuasi tepat waktu ke tempat yang aman,” ujarnya.
Penanganan Banjir Butuh Kerja Bersama
Ria Norsan menegaskan, penanganan banjir tidak dapat hanya mengandalkan BPBD. Upaya mitigasi membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
Sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain pembangunan dan normalisasi waduk maupun bendungan, pembangunan kanal, normalisasi saluran air, serta konservasi tanah dan air di wilayah hulu sungai.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga perlu memperkuat sistem prakiraan dan peringatan dini. Edukasi kepada masyarakat serta pengawasan terhadap tata ruang dan pemanfaatan kawasan dataran banjir maupun daerah aliran sungai (DAS) juga menjadi bagian dari mitigasi.
“Bencana memang tidak dapat sepenuhnya dicegah, namun korban dan kerugian dapat diminimalkan melalui kesiapan yang matang,” kata Ria Norsan.
Ia meminta seluruh hasil rapat koordinasi segera diterjemahkan menjadi langkah konkret dan dilaporkan perkembangannya.
“Mari kita wujudkan semangat ‘Reaktif, Cepat, dan Tangguh’ dalam melindungi masyarakat Kalimantan Barat,” tegasnya.
BMKG Ingatkan Perubahan Cuaca
Sementara itu, Kepala BMKG Kalimantan Barat Erika Mardiyanti mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim penghujan.
Menurut Erika, dinamika atmosfer dan kondisi cuaca perlu menjadi perhatian karena hujan dengan intensitas tinggi berpotensi memicu bencana hidrometeorologi.
“Informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG perlu menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah antisipasi dan kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi antara BMKG, BPBD, pemerintah daerah hingga masyarakat perlu terus diperkuat agar informasi mengenai potensi cuaca ekstrem dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Erika mengingatkan kondisi cuaca dapat berubah dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah diminta rutin memantau prakiraan serta peringatan dini yang dikeluarkan BMKG.
“Yang paling penting adalah bagaimana informasi yang kami sampaikan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan masyarakat,” katanya.
Kesiapsiagaan tersebut, lanjutnya, dapat dilakukan dengan menyiapkan personel, peralatan, lokasi evakuasi, hingga memastikan jalur komunikasi kebencanaan berfungsi dengan baik.
BMKG Kalbar juga mendorong koordinasi lintas sektor agar informasi mengenai potensi cuaca ekstrem dapat diteruskan dengan cepat hingga ke masyarakat, khususnya di daerah yang rawan banjir, longsor, dan angin kencang.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, jajaran perangkat daerah Pemprov Kalbar, BMKG Kalbar, serta BPBD kabupaten/kota.
