PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menekankan pentingnya penguatan sektor produksi pangan sebagai langkah strategis mengendalikan inflasi menjelang perayaan hari besar keagamaan seperti Imlek, Ramadhan, dan Idul Fitri tahun 2026.
Menurutnya, lonjakan inflasi menjelang momentum tersebut merupakan pola tahunan yang terus berulang. Ia menilai, penanganan inflasi tidak seharusnya hanya mengandalkan operasi pasar yang bersifat sementara, melainkan perlu solusi mendasar dari sisi hulu produksi.
“Saya setiap tahun ikut rapat inflasi, penyebabnya pasti hari raya. Imlek, Lebaran, Natal, inflasi. Lalu apa yang dilakukan? Operasi pasar, jual barang murah. Itu bukan solusi,” ujarnya saat memberikan keterangan di Pontianak baru-baru ini.
Ia menjelaskan, sejumlah komoditas pangan yang kerap mengalami kenaikan harga antara lain daging ayam, sapi, kambing, babi, telur, cabai, serta kedelai. Kenaikan permintaan yang tidak diimbangi ketersediaan stok membuat harga terdorong naik dan berdampak pada daya beli masyarakat.
“Kalau permintaan banyak, stok sedikit, harga pasti naik. Daya beli masyarakat menurun, keterjangkauan makin berat,” katanya.
Baca Juga:
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi terakhir, lanjutnya, telah disepakati perlunya kolaborasi lintas sektor. Sinergi itu melibatkan dinas kelautan dan perikanan, tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan, pertanian, hingga perindustrian dan perdagangan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Programnya harus sinergi. Provinsi, kabupaten, kota harus satu irama untuk mendorong produksi,” tegasnya.
Krisantus menilai peningkatan kapasitas produksi menjadi kunci menjaga stabilitas harga, khususnya pada komoditas pangan strategis. Ia mendorong peningkatan produksi petani, sayur-mayur, ikan, daging ayam, hingga telur agar kebutuhan masyarakat tetap tercukupi.
“Kita harus tingkatkan produksi petani, produksi sayur mayur, ikan, ayam, telur, dan lainnya. Kalau kebutuhan cukup, harga stabil, daya beli masyarakat terjaga,” ujarnya.
Ia juga menyinggung meningkatnya kebutuhan pangan seiring pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut, menurutnya, turut mendorong kenaikan permintaan sejumlah bahan pokok seperti ayam, tempe, tahu, dan beras.
“Dengan adanya MBG, kebutuhan meningkat. Ayam yang dulu perlu seribu, sekarang jadi dua ribu. Tempe dan tahu juga naik kebutuhannya. Beras pasti meningkat dibanding sebelum ada MBG,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh hanya bergantung pada operasi pasar. Selain jangkauannya terbatas, intervensi tersebut dinilai tidak menyentuh masyarakat hingga wilayah pelosok.
“Operasi pasar tidak mungkin menjangkau sampai ke pelosok. Solusi jangka panjangnya adalah meningkatkan produksi dan memperkuat distribusi,” pungkasnya.
