Jakarta, Penakalbar.com– Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memaparkan sejumlah strategi untuk memperkuat keterbukaan informasi publik, mulai dari pelayanan langsung ke desa hingga pengembangan sistem informasi berbasis digital.
Strategi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, saat mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam pemaparannya, Krisantus menegaskan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Lebih dari itu, keterbukaan menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, profesional, transparan, dan akuntabel.
“Komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Barat, yakni Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan, khususnya misi kedua tentang pemerataan pembangunan dari desa hingga kota serta misi keempat mengenai tata kelola pemerintahan yang demokratis,” ungkap Krisantus.
Baca Juga:
Salah satu program yang menjadi bagian dari strategi tersebut adalah Gema Membangun Desa (GMD). Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar ini dirancang untuk mendekatkan pelayanan pemerintah sekaligus membuka ruang komunikasi dan partisipasi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
Melalui GMD, gubernur, wakil gubernur, dan jajaran kepala perangkat daerah turun langsung ke desa untuk berdialog, menyerap aspirasi, serta melihat kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, jajaran pemerintah bahkan menginap di rumah warga selama kurang lebih tiga hari.
Sepanjang 2026, program tersebut telah dilaksanakan di Kabupaten Mempawah, Sambas, Kayong Utara, Landak, dan Bengkayang. Selanjutnya, GMD direncanakan berlangsung di Kabupaten Ketapang pada awal Desember 2026.
Tidak hanya menjadi ruang dialog, GMD juga menghadirkan berbagai layanan langsung bagi masyarakat. Di antaranya pemeriksaan kesehatan gratis, operasi pasar untuk pengendalian inflasi, pelayanan administrasi kependudukan, informasi ketenagakerjaan, sosialisasi beasiswa, hingga literasi digital.
“Melalui program ini, masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan aspirasi, tetapi juga memperoleh akses langsung terhadap berbagai pelayanan pemerintah,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, kegiatan GMD mampu menjangkau sekitar 1.000 hingga 5.000 warga di setiap lokasi. Sementara pelayanan administrasi kependudukan tercatat mencapai sekitar 1.497 layanan.
Aspirasi yang dihimpun dari masyarakat juga ditindaklanjuti melalui mekanisme berjenjang. Prosesnya dimulai dari pencatatan dan pengelompokan berdasarkan kewenangan, penyampaian rencana tindak lanjut kepada perangkat daerah, penyusunan program, hingga pengusulan anggaran pada tahun berikutnya.
Salah satu tindak lanjut tersebut berupa usulan anggaran sekitar Rp1,5 miliar pada 2027 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Anggaran itu direncanakan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat di Temajuk dan Teluk Batang.
Perkuat Layanan Informasi Digital
Selain mendekatkan pelayanan melalui program GMD, Pemprov Kalbar juga memperkuat keterbukaan informasi berbasis digital. Hingga saat ini, pendataan telah dilakukan terhadap 237 aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan 58 website perangkat daerah sebagai bagian dari upaya integrasi layanan informasi pemerintahan.
Penguatan tersebut didukung sejumlah regulasi daerah. Di antaranya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Keputusan Gubernur Nomor 1126 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Dari sisi anggaran, Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp27,03 miliar untuk empat program utama PPID pada 2026. Seluruh anggaran tersebut bersumber dari APBD.
Sementara itu, anggaran publikasi pada 42 perangkat daerah meningkat 13,5 persen, dari Rp11,41 miliar pada 2025 menjadi Rp12,95 miliar pada 2026.
Krisantus juga memaparkan sejumlah pengembangan layanan informasi, seperti SIKEDIP berbasis Android yang dirancang sebagai sarana Daftar Informasi Publik digital dan terintegrasi hingga tingkat desa. Selain itu, Pemprov Kalbar memperkuat PPID Utama dan PPID Pelaksana serta mengembangkan layanan data terbuka melalui Open Data Kalbar dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
“Sejumlah langkah strategis telah dilakukan, di antaranya pengembangan SIKEDIP berbasis Android sebagai sarana Daftar Informasi Publik digital yang terintegrasi hingga tingkat desa, penguatan PPID Utama dan PPID Pelaksana, serta pengembangan layanan data terbuka melalui Open Data Kalbar dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH),” bebernya.
Untuk meningkatkan pemahaman mengenai keterbukaan informasi, Pemprov Kalbar juga menggelar sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik se-Kalimantan Barat, rapat koordinasi PPID, bimbingan teknis pelayanan informasi publik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID.
Raih Peringkat Ketiga IKIP Nasional
Berbagai upaya tersebut diikuti sejumlah capaian dalam bidang keterbukaan informasi publik. Berdasarkan data yang dipaparkan, Kalimantan Barat meraih peringkat ketiga nasional dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 dengan skor 74,23.
Pemprov Kalbar juga memperoleh predikat Badan Publik Informatif dengan nilai 95,58. Capaian tersebut menempatkan Kalbar di peringkat ke-10 nasional sekaligus menjadi yang tertinggi di wilayah Kalimantan.
Dari sisi penyebarluasan informasi, jangkauan media sosial resmi Pemprov Kalbar sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai 2,19 juta.
Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercatat sebesar 91,51 dengan kategori mutu A atau sangat baik. Nilai transparansi atau keterbukaan pelayanan mencapai 91,15, sedangkan Indeks Pengelolaan Informasi Publik berada di angka 84,28 dengan kategori baik.
Dalam pelayanan permohonan informasi, Pemprov Kalbar menerima 70 permohonan selama Januari hingga Oktober 2026. Seluruh permohonan tersebut diklaim telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Krisantus juga menjelaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola birokrasi. Langkah tersebut antara lain dilakukan melalui penerapan sistem merit, seleksi jabatan secara terbuka dan kompetitif, pengelolaan kinerja ASN melalui sistem e-Kinerja yang terintegrasi dengan SIASN BKN, serta peningkatan kompetensi aparatur melalui ASN Corporate University.
Ke depan, Pemprov Kalbar akan memperkuat keterbukaan informasi melalui tiga langkah utama. Pertama, memperluas penguatan PPID hingga tingkat desa melalui SIKEDIP dan pembinaan PPID Pelaksana.
Kedua, menjaga keberlanjutan inovasi daerah seperti Gema Membangun Desa sebagai bagian dari indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2025–2029. Ketiga, memperluas partisipasi publik melalui kanal pengaduan LAPOR!, SEKAMPADI, survei informasi publik, serta dialog langsung bersama masyarakat.
“Kami berharap keterbukaan informasi tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan regulasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keterbukaan informasi harus mampu membangun kepercayaan publik, meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan dan penggunaan anggaran, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.
