Pontianak, Penakalbar.com – Kalimantan Barat untuk pertama kalinya masuk nominasi Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Dalam ajang penghargaan inovasi pemerintahan daerah tersebut, Kalbar menjadi satu dari 57 pemerintah daerah yang masuk nominasi.
Capaian ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan inovasi daerah, terutama untuk meningkatkan pelayanan publik dan menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Dalam tahapan penilaian, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memaparkan perkembangan serta capaian inovasi daerah secara daring dari Data Analytic Room (DAR), Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (5/11/2026).
Pemaparan tersebut dinilai oleh dewan juri yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Metro TV, dan Tribunnews.
Gubernur Ria Norsan menyebut masuknya Kalbar dalam nominasi IGA 2026 bukan sekadar capaian, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan.
Baca Juga:
“Masuknya Kalimantan Barat dalam nominasi IGA 2026 merupakan sebuah capaian sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan. Namun, yang paling penting bukan sekadar penghargaan, melainkan bagaimana inovasi yang dikembangkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Berdasarkan data 2026, Kalimantan Barat telah mencatat 76 inovasi daerah. Sebanyak 67 inovasi atau 88,16 persen sudah memasuki tahap penerapan, enam inovasi atau 7,89 persen berada pada tahap inisiatif, sedangkan tiga inovasi atau 3,95 persen masih dalam tahap uji coba.
Dari sisi pengembangan, 53,95 persen inovasi tersebut berbasis digital dan 46,05 persen lainnya merupakan inovasi non-digital.
Dalam penilaian IGA 2026, Pemprov Kalbar memaparkan dua inovasi unggulan, yakni GERAI-KU dan SIDEKAP. Keduanya dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di sektor pangan dan pelayanan kesehatan.
GERAI-KU dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap komoditas pangan, khususnya telur dan daging ayam. Inovasi ini menghubungkan peternak atau produsen secara langsung dengan konsumen melalui mekanisme pemasaran yang diharapkan dapat memangkas rantai distribusi.
Skema tersebut juga ditujukan untuk memberikan kepastian harga bagi peternak sekaligus menghadirkan produk dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, GERAI-KU mendukung pengendalian inflasi, stabilisasi pasokan pangan, pengembangan UMKM peternakan, hingga pelaksanaan pasar murah.
Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, GERAI-KU telah memfasilitasi distribusi produk sebanyak 91.968,34 kilogram dengan nilai transaksi mencapai Rp2,57 miliar. Dari kegiatan tersebut, manfaat ekonomi yang diterima konsumen tercatat sebesar Rp514,4 juta.
Volume produk yang difasilitasi juga mengalami peningkatan 90,7 persen dibandingkan tahun 2025. Pengembangan inovasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia, TNI AU, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, komunitas, hingga peternak.
GERAI-KU bahkan telah direplikasi di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Ketapang untuk memperluas jangkauan manfaatnya.
Sementara itu, inovasi kedua yang dipaparkan adalah SIDEKAP atau Sistem Pelaporan Insiden Terintegrasi. Sistem ini dikembangkan untuk memperkuat keselamatan pasien sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
SIDEKAP hadir sebagai alternatif dari sistem pelaporan insiden keselamatan pasien yang sebelumnya masih dilakukan secara manual menggunakan dokumen berbasis kertas. Melalui sistem digital, proses pelaporan, verifikasi, analisis, hingga tindak lanjut insiden dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan terdokumentasi.
Salah satu hal yang diterapkan dalam SIDEKAP adalah prinsip No Name, No Shame, dan No Blame. Prinsip ini memberikan ruang bagi tenaga kesehatan untuk melaporkan insiden tanpa khawatir terhadap identitas, stigma, maupun upaya saling menyalahkan.
Dengan pendekatan tersebut, pelaporan insiden diharapkan lebih berorientasi pada pembelajaran dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan.
SIDEKAP juga dilengkapi sejumlah fitur, mulai dari pelaporan daring, verifikasi dan penilaian insiden, analisis akar masalah atau Root Cause Analysis, pemberian rekomendasi, pemantauan, hingga dashboard perkembangan laporan secara real time.
Dari sisi penggunaan, jumlah laporan melalui SIDEKAP menunjukkan peningkatan. Pada 2024 tercatat 89 laporan, kemudian bertambah menjadi 204 laporan pada 2025. Sementara pada periode Januari hingga Juni 2026, jumlahnya mencapai 392 laporan.
Peningkatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya keselamatan pasien, mendorong keterbukaan tenaga kesehatan dalam melaporkan insiden, serta memperkuat manajemen risiko di fasilitas pelayanan kesehatan.
Selain mengembangkan inovasi, Pemprov Kalbar juga mendorong penguatan komunikasi pemerintahan agar setiap kebijakan dan program dapat dipahami serta melibatkan masyarakat. Kedua aspek tersebut dinilai penting dalam mendukung tiga fungsi utama pemerintahan, yakni pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Keberlanjutan inovasi daerah turut diperkuat melalui integrasi ke dalam indikator kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029 serta indikator kinerja utama perangkat daerah.
Pemprov Kalbar juga mengembangkan website SARIVA KALBAR sebagai sarana informasi berbagai inovasi perangkat daerah. Selain itu, forum diskusi dibangun untuk mendukung pembinaan dan pengembangan inovasi di lingkungan pemerintahan.
Gubernur Ria Norsan berharap seluruh perangkat daerah terus menghadirkan inovasi yang berkelanjutan, memiliki dampak terukur, serta dapat direplikasi untuk memperluas manfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan inovasi tidak berhenti pada tahap penciptaan atau penilaian, tetapi terus dikembangkan, diterapkan, dan direplikasi agar manfaatnya semakin luas. Karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk membangun pemerintahan yang adaptif, solutif, dan semakin dekat dengan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui berbagai program tersebut, Pemprov Kalbar menargetkan penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan warga Kalimantan Barat.
