Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan akuntabilitas, efisiensi, dan inovasi pendapatan daerah dalam penyusunan RKA 2026 untuk kesejahteraan masyarakat.
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menekankan pentingnya akuntabilitas, efisiensi, dan inovasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2026.
Ia menyebut anggaran tahun depan menjadi penyusunan murni pertama pada periode kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota, dengan berpedoman pada visi-misi serta RPJMD 2025–2030.
“Tahun depan harus lebih terukur, berbasis outcome, dan memberi multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, usai membuka asistensi di Pemkot Pontianak, Senin (25/8/2025).
Edi mengakui kondisi ekonomi nasional masih penuh tantangan, termasuk berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Meski demikian, target pendapatan APBD 2026 tetap ditetapkan sebesar Rp2,216 triliun.
Baca Juga:
“Kita perlu bekerja keras menggali sumber pendapatan baru agar pembangunan tetap berjalan,” tegasnya.
Wali Kota mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa politik anggaran harus dipahami sebagai upaya mencapai tujuan bersama antara eksekutif dan legislatif, dengan DPRD berperan dalam pengawasan dan pengesahan.
Selain pendapatan, Wali Kota meminta jajaran aparatur meningkatkan orientasi pelayanan publik, bukan sekadar mengejar tunjangan. Ia juga menekankan efisiensi, termasuk pengurangan perjalanan dinas yang tidak mendesak, mengingat era digitalisasi mempermudah koordinasi.
Sektor pariwisata, infrastruktur, keamanan, dan kebersihan disebut sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Edi juga menegaskan pentingnya peran kecamatan, kelurahan, serta RT/RW yang akan mendapat peningkatan insentif sesuai kontribusi nyata.
“Insentif harus sebanding dengan peran dalam mendukung pemerintahan, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban,” pungkasnya.
