PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melontarkan kritik tajam terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang dinilainya belum memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah. Ia menegaskan, Kalbar butuh investasi yang bukan hanya mengeruk sumber daya, tapi juga ikut membangun bersama masyarakat.
“Kami tidak menolak investasi, tapi harus ada manfaat nyata untuk daerah. Jangan cuma ambil untung, lalu pergi,” ujarnya.
Krisantus menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tambang, yang menurutnya tak sebanding dengan aktivitas eksploitasi yang berlangsung.
“Banyak perusahaan tambang bahkan tidak membuka kantor di Kalbar, sehingga pengawasan dan penarikan pajak menjadi sulit dilakukan,” ungkap Wagub.
Lebih dari itu, ia juga mendorong pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperbaiki regulasi pertambangan rakyat. Baginya, legalitas harus diberikan kepada masyarakat yang terlibat di sektor ini, selama tetap menjaga lingkungan dan transparansi tata kelola.
Baca Juga:
“Kalbar bukan tempat untuk menguras habis kekayaan alam tanpa peduli pada kesejahteraan warga. Kita butuh tambang yang adil dan berkelanjutan,” tegasnya lagi.
Sebagai langkah awal, Pemprov Kalbar tengah menyiapkan evaluasi kebijakan soal keberadaan fisik perusahaan tambang.
“Salah satu opsinya, mewajibkan perusahaan untuk buka kantor operasional di Kalbar, agar lebih bertanggung jawab dan mudah diawasi,” tukasnya.
