PONTIANAK — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyoroti tidak maksimalnya peran Pelindo II dalam menangani pendangkalan alur Sungai Kapuas. Kondisi muara sungai yang semakin dangkal dinilai telah menghambat aktivitas pelayaran, memaksa Pemerintah Provinsi Kalbar untuk bersiap mengambil langkah konkret.
“Pelindo tidak bisa fokus menyelesaikan masalah pendangkalan ini. Kalau begini terus, kami di Pemprov tidak punya pilihan selain mengambil alih,” tegas Krisantus saat ditemui di Pontianak.
Ia mengungkapkan, pendangkalan di muara Sungai Kapuas kini menyisakan jalur masuk yang sempit, hanya puluhan meter lebarnya, sehingga mengganggu lalu lintas kapal menuju Pelabuhan Dwikora. Krisantus menilai ketidaksiapan Pelindo dalam mengatasi persoalan ini bisa berdampak pada terhambatnya kegiatan perekonomian daerah.
Sebagai solusi, Pemprov Kalbar tengah merancang rencana pembelian kapal keruk. Langkah ini juga didukung dengan rencana kerja sama bersama pengusaha lokal yang dinilai lebih efektif dan menguntungkan daerah ketimbang terus bergantung pada Pelindo.
“Selain untuk menjaga kelancaran jalur pelayaran, kapal keruk ini juga bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap kapal yang masuk ke Pelabuhan Dwikora akan dikenakan retribusi,” jelasnya.
Baca Juga:
Krisantus mencontohkan pengelolaan serupa yang telah berhasil diterapkan di daerah lain, seperti Palembang dan Sulawesi, yang bahkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi dari sektor tambang, seperti bauksit dan kelapa sawit.
“Di Palembang, mereka punya Sungai Musi yang panjangnya hampir sama dengan Sungai Kapuas. Mereka bisa meraup PAD dari pengelolaan kapal keruk. Kenapa Kalbar tidak bisa?” ujarnya menegaskan.
