
Gubernur Ria Norsan menerima laporan BPKP Kalbar tentang kesejahteraan rakyat dan potensi peningkatan pendapatan daerah hingga ratusan miliar rupiah.
PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, di ruang kerjanya, Selasa (7/10/2025).
Kunjungan tersebut membahas Laporan Eksekutif Daerah, hasil seleksi nasional yang menyoroti kinerja daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari 36 perwakilan BPKP di Indonesia, hanya 16 yang berhak menyampaikan laporan langsung kepada gubernur, dan Kalimantan Barat termasuk salah satunya.
“Laporan ini fokus pada kesejahteraan rakyat, baik dari sisi sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Semua ini saling terkait dengan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan,” ungkap Rudy M. Harahap.
Dalam paparannya, BPKP Kalbar mengidentifikasi adanya potensi tambahan pendapatan daerah sekitar Rp300 miliar yang bisa digarap pada tahun mendatang. Potensi tersebut bersumber dari pajak kendaraan bermotor yang kembali aktif serta aset daerah senilai Rp20 miliar yang belum dimanfaatkan optimal.
“Kami berharap Bapenda dan perangkat daerah bisa menindaklanjuti potensi ini dengan kerja keras dan kolaborasi,” ujar Rudy.
Selain sektor keuangan, laporan BPKP juga menyoroti masih belum meratanya fasilitas kesehatan (faskes) di berbagai wilayah serta belum optimalnya pemanfaatan aset pendidikan. Menurut Rudy, peluang anggaran dari pemerintah pusat sebenarnya terbuka lebar, namun belum seluruhnya dimanfaatkan oleh daerah.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada BPKP Kalbar atas komitmen dan kontribusinya dalam membantu pemerintah provinsi memperkuat tata kelola keuangan.
Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi antara Pemprov Kalbar dan BPKP dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat Kalimantan Barat.
“Kami mengapresiasi kerja BPKP Kalbar. Rekomendasi yang diberikan akan kami tindaklanjuti untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Ria Norsan.