PONTIANAK — Pemerintah Kota Pontianak menyatakan komitmennya mendukung peran pengembang dalam penyediaan hunian rakyat dan penataan ruang yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dalam peresmian Gedung Sekretariat DPD Real Estat Indonesia (REI) Kalimantan Barat di Komplek Ruko A Yani Megamal, Selasa (17/6).
Edi menegaskan pentingnya peran REI sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam menyukseskan program nasional pembangunan tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat. Namun, ia juga menyoroti tantangan keterbatasan lahan di Kota Pontianak yang menyebabkan pengembangan kawasan hunian mulai bergerak ke wilayah penyangga seperti Kabupaten Kubu Raya.
“Kondisi lahan di Pontianak sangat terbatas, ditambah harga tanah yang tinggi. Maka pembangunan hunian terpaksa berkembang ke daerah sekitar,” jelas Edi.
Dalam konteks itu, Edi mendorong adanya penataan ruang yang terukur dan terintegrasi sejak awal. Ia mencontohkan desain Jalan Ampera yang memiliki lebar 40 meter sebagai model perencanaan yang memberi dampak positif pada nilai tanah dan kenyamanan lingkungan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana kolaborasi lintas daerah, di antaranya pengadaan air bersih dan pengelolaan sampah bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Dirinya pun mengapresiasi kehadiran DPD REI Kalbar dan berharap organisasi tersebut berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan hijau di Kalbar.
Baca Juga:
“Saya ucapkan selamat atas peresmian sekretariat baru. Semoga menjadi semangat baru bagi REI Kalbar dalam berkontribusi pada tata ruang dan pembangunan perumahan rakyat,” ujar Edi.
Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Program Tiga Juta Rumah menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi pengembang dan pemerintah daerah. Program tersebut mencakup pembangunan rumah vertikal di perkotaan, rumah tapak di desa, dan hunian di wilayah pesisir.
Joko mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah meningkatkan target bantuan pembiayaan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit pada tahun ini, sebagai langkah nyata mengurangi angka backlog perumahan nasional yang masih menyentuh 9,9 juta unit.
Dengan semangat kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penyediaan rumah layak bagi masyarakat bisa terus ditingkatkan, sekaligus menciptakan tata ruang kota yang lebih teratur dan ramah lingkungan.
“Kami sangat menghargai kehadiran Wali Kota Pontianak dalam acara ini. Ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara REI dan pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan hunian, apalagi di kota dengan keterbatasan lahan seperti Pontianak,” tegas Joko.
