PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya untuk membebaskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi seluruh siswa SMA swasta di Kalbar mulai tahun 2026.
Menurut Ria Norsan, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya bagi siswa sekolah negeri.
“Alhamdulillah, kami sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan pendataan terhadap SMA swasta. Tahun ini, kami akan memprioritaskan sekolah swasta yang kurang mampu, terutama yang berisiko tutup,” ujar Norsan dalam wawancara usai Rapat Paripurna DPRD Kalbar, Senin (3/3/2025).
Ia menambahkan, sekolah swasta besar seperti SMA Paulus dan Santo Petrus yang dinilai lebih mandiri tetap akan mendapat perhatian, tetapi skema bantuan bagi mereka akan disesuaikan dengan kondisi anggaran daerah.
“Bukan berarti tidak mendapat bantuan, tetapi kami akan menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran. Saat ini ada pemotongan anggaran, sehingga belum bisa mencakup semuanya,” jelasnya.
Baca Juga:
Norsan menegaskan bahwa program pembebasan SPP ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Kalbar.
“Sebelumnya, hanya sekolah negeri yang mendapatkan fasilitas ini. Sekarang, kami juga akan membebaskan SPP bagi sekolah swasta agar pendidikan semakin merata,” tegasnya.
Pada tahap awal, Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan sekitar 40 ribu siswa SMA swasta untuk mendapatkan manfaat dari program ini pada tahun ini. Namun, keterbatasan anggaran akibat pemotongan belanja daerah membuat implementasi program harus dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas.
“Saya optimistis, insya Allah pada tahun 2026, seluruh siswa SMA swasta bisa merasakan manfaat program ini,” pungkasnya.
Program pembebasan SPP ini merupakan bagian dari visi dan misi pemerintahan Ria Norsan-Krisantus Kurniawan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat.
