PONTIANAK- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus bergerak dalam mendukung implementasi Program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif nasional yang bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Langkah awal dimulai dengan survei lokasi gedung yang akan dijadikan sekolah rintisan, yakni Gedung Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja (BLKI) yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh, Kota Pontianak, belum lama ini.
Kegiatan peninjauan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Rita Hastarita, bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kadis Sosial Kalbar Raminudin, Kadisnakertrans Kalbar Suherman, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Linda Purnama.
“Saat ini kita sedang mengecek kesiapan bangunan kita untuk sekolah rintisan Sekolah Rakyat. Gedung BLKI ini akan menjadi pusat kegiatan awal,” ujar Rita.
Rita menjelaskan bahwa Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam tahap pertama pelaksanaan Sekolah Rakyat. Untuk tahap awal, sekolah akan menampung siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan sistem asrama penuh dan berbasis digital.
Baca Juga:
“Insya Allah tahun ini Pemprov sudah siap untuk menerima siswa Sekolah Rakyat dari jenjang SD, SMP, dan SMA,” kata Rita.
Masing-masing jenjang akan memiliki dua rombongan belajar (rombel), dan setiap rombel akan diisi maksimal 25 siswa. Para siswa juga akan disediakan tempat tinggal di sekitar gedung sekolah untuk mendukung sistem asrama yang dirancang sebagai bagian dari ekosistem pendidikan terpadu.
Menurut Rita, Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari solusi jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, khususnya di kalangan anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Sekolah Rakyat ini bukan hanya menyediakan pendidikan gratis, tapi juga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung mereka untuk berkembang dan lepas dari rantai kemiskinan,” tegasnya.
Program ini juga akan hadir di sejumlah wilayah lain di Kalbar, seperti Singkawang dan Ketapang. Seluruh pembangunan infrastruktur sekolah akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pemerintah daerah bertugas menyediakan lahan, administrasi, dan syarat teknis lainnya.
Pemprov Kalbar menegaskan komitmennya dalam menyukseskan program ini sebagai bentuk investasi masa depan bagi generasi muda Kalimantan Barat.
Dengan kehadiran fasilitas pendidikan terpadu, sistem asrama, dan teknologi digital, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi unggul dari latar belakang keluarga kurang mampu dalam lingkungan yang lebih kondusif dan inspiratif.
