PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, menanamkan nilai-nilai penting kepada 108 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat saat kunjungan mereka ke Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (24/6). Dalam arahannya, Amirullah menegaskan bahwa disiplin, etika, dan performa akademik merupakan pilar utama dalam membentuk calon pemimpin masa depan.
Sekda menyampaikan bahwa keberhasilan dalam dunia pendidikan masih sangat bergantung pada capaian akademik, khususnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang dapat menentukan kelanjutan studi seorang Praja IPDN.
“IPK adalah indikator nyata dalam sistem pendidikan kita. Jika tidak mampu melewati ambang batas, bisa berakibat fatal, bahkan sampai dikeluarkan dari pendidikan,” jelas Amirullah di hadapan para praja.
Lebih dari itu, ia menekankan pentingnya sikap hormat terhadap pengajar dan pembina, serta menjunjung tinggi nilai etika dalam setiap proses belajar.
“Para dosen dan pengasuh tidak sedang mempersulit, mereka justru berperan membentuk karakter dan kompetensi kalian sebagai calon pemimpin,” tambahnya.
Baca Juga:
Amirullah juga berbagi kebiasaan praktis yang menunjang efektivitas kerja, yakni mencatat setiap kegiatan dan tugas secara sistematis. “Jangan hanya mengandalkan ingatan. Membuat catatan adalah cara saya tetap fokus dan efisien dalam menjalankan tugas,” tuturnya.
Ia mendorong seluruh praja untuk menjaga semangat belajar dan tidak menunda-nunda tugas. “Lakukan sekarang, jangan tunggu nanti. Disiplin adalah kunci utama menuju kesuksesan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur IPDN Kalbar, Azharisman Rozie, mengungkapkan bahwa IPDN sebagai institusi vokasi menitikberatkan pada pendekatan praktik. Sebagian besar tenaga pengajarnya berasal dari kalangan praktisi pemerintahan, yang memberikan bekal pengalaman langsung kepada para praja.
“Sebanyak 60 persen dosen adalah mantan pejabat struktural pemerintahan. Ini penting untuk menjembatani antara teori dan praktik,” katanya.
Dalam kegiatan praktikum tahun ini, para praja akan terjun langsung ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempelajari sistem manajemen pemerintahan, seperti pengelolaan ASN di BKD, keuangan daerah di BPKAD, serta pelayanan publik di DPMPTSP.
“Evaluasi mereka tidak lagi melalui ujian tertulis, tapi melalui laporan hasil praktik di lapangan. Ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang sesungguhnya,” pungkas Azharisman.
