Pontianak jadi tuan rumah Rakor penguatan tata kelola data pusat-daerah. Rakor bahas integrasi data sektoral untuk mendukung pembangunan nasional.
PONTIANAK – Kota Pontianak dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah terkait tata kelola data sektoral melalui sistem e-Walidata. Kegiatan berlangsung di Hotel Golden Tulip, Selasa (26/8/2025), dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan pusat maupun daerah.
Ketua Panitia Rakor, Rendy Jaya Laksamana, menyampaikan alasan pemilihan Kalimantan Barat sebagai tuan rumah. Menurutnya, posisi geografis Kalbar yang berada di tengah Indonesia sekaligus berbatasan langsung dengan negara lain menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan publik.
“Kawasan perbatasan erat kaitannya dengan pembangunan daerah, sehingga perlu perhatian khusus,” ungkap Rendy.
Rendy menambahkan, Rakor ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi. Kebijakan nasional, katanya, harus mampu mengakomodasi kebutuhan pemerintah daerah agar pembangunan lebih merata.
Baca Juga:
“Sinergi pusat-daerah menjadi kunci agar program pembangunan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kalbar, Mahmudah, menekankan pentingnya data sebagai landasan kebijakan. Menurutnya, data yang valid ibarat fondasi kuat bagi bangunan. Tanpa itu, perencanaan rawan gagal.
Ia juga menyoroti perlunya percepatan integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta penguatan e-Walidata agar data yang disajikan lebih kredibel.
“Kini bukan lagi Money Follow Program, melainkan Program Follow Data,” ujarnya.
Dari sisi daerah, Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfo Kota Pontianak, Jumiati, menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat statistik sektoral. Ia menyebut kompetensi aparatur menjadi kunci keberhasilan penyediaan data yang akurat.
“Tanpa SDM yang andal, sulit menghasilkan data berkualitas,” katanya.
Jumiati juga menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri yang telah menambahkan sub-kegiatan statistik sektoral pada perangkat daerah. Menurutnya, langkah itu memotivasi OPD lebih serius dalam penyediaan data.
Ke depan, ia berharap Pontianak dapat menjadi rujukan nasional dalam tata kelola data sektoral.
“Dengan pengelolaan yang optimal, data sektoral bisa menjadi acuan kredibel untuk mendukung pembangunan,” pungkasnya.
