
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat langkah menuju Piagam Adipura. Setelah dua tahun berturut-turut menerima Sertifikat Adipura, kini target penghargaan penuh tengah dikejar dengan melibatkan semua lapisan masyarakat.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan bahwa keberhasilan menjaga kebersihan tidak bisa hanya ditopang oleh pemerintah daerah. Menurutnya, warga, pelaku usaha, hingga pendatang memiliki peran besar dalam mewujudkan kota yang bersih dan sehat.
“Kalau hanya mempercantik wajah kota tanpa kesadaran warga, maka upaya kita tidak ada artinya,” ujarnya saat membuka Sosialisasi Konsep Baru Adipura di Aula SSA Kantor Wali Kota, Kamis (21/8/2025).
Pontianak mendapat dukungan dana hibah sebesar Rp207 miliar dari Bank Dunia untuk membangun sistem pengelolaan sampah berbasis industri. Proyek tersebut dijadwalkan dimulai pada 2026 dan ditargetkan beroperasi penuh pada 2028. Selain mengurangi volume sampah, fasilitas ini berpotensi menghasilkan energi listrik bagi masyarakat.
“Ini adalah bentuk kepercayaan dunia internasional kepada Pontianak. Tugas kita memastikan pemanfaatannya tepat sasaran,” tambah Bahasan.
Konsep baru Adipura 2025 menekankan tiga pilar utama, yaitu anggaran yang tepat guna, keterlibatan masyarakat, serta penguatan infrastruktur. Pemerintah kota berharap koordinasi dari tingkat RT/RW, lurah, hingga camat bisa menyatu dalam visi bersama.
“Kalau semua bergerak serentak, hasilnya akan jauh lebih optimal,” tegasnya.
Data menunjukkan, volume sampah di Pontianak dalam tiga tahun terakhir turun dari 400 ton per hari menjadi 200–300 ton. Penurunan ini dipengaruhi oleh penerapan bank sampah dan program pemilahan yang mulai diterapkan warga. Meski begitu, persoalan TPS liar masih ditemukan sehingga edukasi publik tetap digencarkan.
Selain fokus kebersihan, pemerintah kota juga menghubungkan program ini dengan kesehatan warga. Pontianak sendiri menempati peringkat pertama di Kalimantan Barat dalam konvergensi aksi penurunan stunting.
“Kebersihan itu bukan hanya soal kota indah, tapi juga ibadah dan kesehatan masyarakat,” imbuh Bahasan.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, menuturkan bahwa penilaian Adipura kini lebih ketat. Penilai tidak lagi hanya melihat titik yang disiapkan, melainkan kondisi nyata keseharian.
“Kalau masih bisa meraih sertifikat apalagi piagam Adipura, artinya kota itu memang hebat dalam menjaga kebersihan,” katanya.
Usmulyono menambahkan, sosialisasi melibatkan akademisi, sekolah, universitas, hingga kelompok swadaya masyarakat untuk menyatukan persepsi dalam mengelola sampah. Menurutnya, kesiapan menghadapi penilaian harus melampaui formalitas dan menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.
“Meraih Adipura bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab semua elemen masyarakat,” tutupnya.