Pemprov Kalbar berkomitmen memperkuat pencegahan korupsi lewat edukasi, pembinaan ASN, dan kerja sama dengan KPK serta penyuluh antikorupsi.
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan tekad kuat dalam memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui pendekatan edukatif dan pembentukan budaya integritas di masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menilai bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif tentang kejujuran dan tanggung jawab di seluruh lapisan masyarakat.
“Pencegahan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak bisa parsial. Nilai-nilai kejujuran dan integritas perlu ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan pendidikan maupun di tengah masyarakat,” ujar Harisson.
Dalam menjalankan komitmen tersebut, Pemprov Kalbar terus menggalakkan berbagai kegiatan edukatif seperti pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga:
Langkah ini bertujuan menumbuhkan kesadaran pentingnya integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Lebih lanjut, Harisson menegaskan perlunya kolaborasi dengan penyuluh antikorupsi lokal sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyebarkan semangat antikorupsi hingga ke tingkat akar rumput.
Pemprov Kalbar berharap, dengan sinergi antara pemerintah, ASN, dan masyarakat, akan terwujud birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
“Kami berkomitmen mendukung penuh program-program KPK agar semangat integritas ini benar-benar mengakar di daerah,” tambahnya.
