PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi memulai distribusi bantuan pangan beras untuk periode Juni dan Juli 2025 kepada masyarakat penerima manfaat di seluruh wilayah Kalbar. Bantuan ini disalurkan melalui program nasional yang digagas Badan Pangan Nasional, dan secara simbolis diluncurkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH.
Dalam kegiatan yang digelar di Pontianak tersebut, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa sebanyak 5.865,2 ton beras akan dibagikan kepada 2.994.760 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 14 kabupaten dan kota se-Kalbar. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan di daerah.
“Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap kondisi masyarakat, khususnya dalam sektor ketahanan pangan,” ujar Gubernur Norsan.
Deputi Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani, yang turut hadir dalam acara tersebut, menjelaskan bahwa masing-masing keluarga penerima manfaat akan memperoleh total 20 kilogram beras, yang disalurkan sekaligus dalam dua karung — masing-masing 10 kilogram untuk bulan Juni dan Juli. Bantuan ini merupakan bagian dari program sosial pemerintah pusat sekaligus langkah stimulus ekonomi pada triwulan kedua tahun ini.
“Penyaluran menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial yang juga digunakan dalam program sembako dari Kementerian Sosial. Secara nasional, total keluarga penerima manfaat bantuan pangan ini mencapai lebih dari 18 juta keluarga,” jelas Rachmi.
Baca Juga:
Rachmi menambahkan bahwa pendistribusian bantuan dilakukan oleh Perum Bulog, bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, perangkat desa, kelurahan, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Dalam kesempatan itu, Rachmi juga mengumumkan rencana pemerintah meluncurkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang akan menyediakan beras dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai ketentuan.
“Program ini berbeda dari bantuan beras gratis yang disalurkan dalam kesempatan kali ini. Seluruh proses distribusi diharapkan rampung pada Agustus 2025, agar pelaporan dan pertanggungjawaban dapat diselesaikan sesuai target,” pungkasnya.
