PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya dalam percepatan penurunan angka stunting dengan target ambisius: berada di bawah 10 persen pada tahun 2026. Upaya ini dilakukan melalui sinergi lintas sektor, intervensi gizi, serta penguatan validasi data lapangan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebutkan, meskipun prevalensi stunting di Kota Pontianak sempat turun menjadi 16,4 persen pada 2023, pengukuran dengan indikator nasional terkini menunjukkan angka kembali naik menjadi 22,3 persen. Oleh karena itu, kata Edi, kerja lebih intensif dan kolaboratif harus dilakukan mulai saat ini.
“Target kita jelas, di bawah 10 persen pada 2026. Untuk itu, intervensi harus dimulai sejak masa kehamilan. Kita ingin semua ibu hamil mendapat perhatian, apalagi mereka yang masuk kategori rentan secara sosial dan ekonomi,” ujarnya usai membuka Rapat Koordinasi TP3S (Tim Percepatan Penurunan Stunting) Kota Pontianak, Kamis (26/6).
Ia mengungkapkan, salah satu masalah yang kerap menjadi pemicu stunting adalah kurangnya kesadaran orang tua, terutama ketika kehamilan tidak direncanakan. Hal ini menyebabkan pengabaian terhadap asupan gizi ibu hamil, bahkan dalam beberapa kasus, keinginan menggugurkan kandungan.
“Faktor ekonomi, ketidaksiapan mental, sampai persoalan sosial bisa memicu kehamilan yang tidak dijaga. Di sinilah peran pemerintah hadir memberikan edukasi sekaligus bantuan,” jelas Edi.
Baca Juga:
Pemkot, lanjutnya, telah mendistribusikan bantuan makanan bergizi kepada ibu hamil dan balita. Ke depan, pihaknya akan mengevaluasi cakupan bantuan agar seluruh kelompok rentan benar-benar terjangkau.
Edi juga menyoroti pentingnya pemahaman komprehensif masyarakat terhadap stunting, yang tak melulu soal fisik anak yang pendek. Ia menyebutkan, aspek psikologis hingga kondisi bawaan juga bisa menjadi pemicu stunting.
“Stunting adalah kondisi gagal tumbuh, dan paling rentan terjadi selama seribu hari pertama kehidupan anak. Ini masa yang sangat krusial dan tidak boleh kita lewatkan begitu saja,” tegasnya.
Ia mendorong keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari OPD, tokoh masyarakat, hingga warga biasa. Menurutnya, keberhasilan menekan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
“Kita harus saling peduli. Bisa saja stunting itu terjadi di keluarga tetangga kita, atau bahkan keluarga sendiri, tapi karena tidak terlihat jelas, jadi terabaikan,” tambah Edi.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada DP2KBP3A Kota Pontianak, Ismail, menyampaikan bahwa rakor yang digelar merupakan ajang konsolidasi dan penguatan strategi antar pemangku kepentingan.
“Rapat ini penting untuk menyatukan langkah, mengevaluasi program yang berjalan, serta menyepakati tindakan bersama yang lebih konkret dan terarah dalam menurunkan angka stunting di Pontianak,” tuturnya.
Ia menekankan perlunya analisis menyeluruh, perencanaan matang, hingga evaluasi berkala agar program percepatan benar-benar efektif dan menyasar akar masalah di masyarakat.
“Dengan koordinasi yang semakin solid dan pendekatan yang menyeluruh, Pemkot Pontianak optimistis angka stunting dapat ditekan secara signifikan demi mewujudkan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas,” tandasnya.
