Pemkot Pontianak integrasikan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui aplikasi eSakip untuk wujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi (Monev) kinerja perangkat daerah dengan memanfaatkan aplikasi E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Selama ini, proses evaluasi kinerja masih dilakukan manual, sehingga kerap menimbulkan kendala seperti lambatnya pengolahan data, potensi kesalahan input, serta koordinasi antarinstansi yang tidak optimal.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bapperida Kota Pontianak, Imansyah, mengatakan integrasi Monev dengan eSakip menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem evaluasi yang lebih transparan dan akuntabel.
“Seluruh siklus perencanaan, pengendalian, hingga pelaporan kinerja nantinya terhubung dalam satu platform. Proses manual yang selama ini memakan waktu tidak lagi diperlukan,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).
Baca Juga:
Tidak hanya aspek teknis, Pemkot Pontianak juga menyiapkan regulasi sebagai dasar hukum agar seluruh perangkat daerah melaksanakan Monev dengan standar yang sama.
Imansyah menegaskan, keberhasilan penerapan eSakip membutuhkan kerja sama lintas perangkat daerah. Karena itu, Bapperida membentuk tim efektif yang melibatkan Bagian Organisasi sebagai fasilitator aplikasi, serta Bagian Hukum dalam penyusunan aturan.
“Kolaborasi menjadi kunci agar hambatan koordinasi yang sering muncul dapat diminimalisasi sejak awal,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, sistem eSakip akan menjalani uji coba sebelum diterapkan secara luas. Setelah regulasi selesai, setiap perangkat daerah juga akan mendapatkan pelatihan.
Ke depan, Pemkot Pontianak menargetkan peningkatan signifikan dalam tata kelola, mulai dari perbaikan nilai SAKIP, budaya kerja berbasis data, hingga pengambilan keputusan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Integrasi Monev ke eSakip adalah transformasi tata kelola, bukan sekadar inovasi teknis. Ini sejalan dengan agenda nasional dalam memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” tegas Imansyah.
