PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak, melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), kembali mengintensifkan upaya perluasan inklusi keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dibahas dalam rapat pleno TPAKD yang digelar rutin dua kali setahun.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, yang hadir langsung dalam rapat tersebut, menyoroti pentingnya percepatan akses pembiayaan, terutama melalui skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program-program pembiayaan lain yang tersedia.
“Ini adalah bagian dari upaya konkret kita untuk memastikan UMKM mendapat dukungan keuangan yang layak demi memperkuat fondasi ekonomi lokal,” ujarnya, Rabu (21/5), usai menghadiri rapat di Ruang Rapat Wali Kota.
Dalam rapat tersebut, dibahas enam tema utama dan delapan program prioritas TPAKD ke depan, termasuk pemanfaatan teknologi keuangan. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memaparkan data dan target yang menjadi acuan capaian bersama.
Bahasan menyoroti perlunya akselerasi digitalisasi transaksi di Pontianak, terutama dalam penggunaan sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Ia mengungkapkan, pengguna QRIS di Pontianak baru mencapai sekitar 12 ribu, jauh tertinggal dibanding daerah lain yang sudah menyentuh angka 32 ribu pengguna.
Baca Juga:
“Kita masih perlu kerja keras dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat transaksi non-tunai,” tegasnya.
Evaluasi dalam rapat ini, lanjut Bahasan, akan menjadi dasar untuk merumuskan langkah lanjutan dalam memperkuat akses keuangan. Ia optimistis, peningkatan inklusi keuangan akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi pelaku usaha kecil.
“Dengan kerja bersama dan langkah strategis, kita harap Pontianak mampu menjadi kota yang adaptif dalam mendukung kemajuan UMKM melalui akses keuangan yang lebih luas,” tutupnya.
