Pemkot Pontianak perkuat sinergi dengan Ombudsman Kalbar untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang transparan, cepat, dan bebas pungutan liar.
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus berkomitmen memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan kerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, sinergi ini penting untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan Pemkot semakin cepat, transparan, dan bebas dari pungutan liar.
“Masukan dari Ombudsman akan kami tindaklanjuti secara sistemik dan berkelanjutan. Tujuannya agar pelayanan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya usai kunjungan kerja ke Kantor Ombudsman Kalbar, Senin (6/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Edi yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah disambut langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar, Tariyah. Pertemuan itu membahas peningkatan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi kota.
Baca Juga:
Kerja sama Pemkot Pontianak dan Ombudsman sejauh ini menunjukkan hasil positif. Berdasarkan penilaian Ombudsman RI tahun 2024, Kota Pontianak berhasil meraih nilai kepatuhan 94,96 dengan predikat Kualitas Tertinggi (Zona Hijau).
Sementara itu, data dari Kementerian PANRB mencatat Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Pontianak sebesar 4,35 (kategori Sangat Baik/A-), bahkan beberapa perangkat daerah seperti Disdukcapil mencatat nilai di atas 4,4.
Menurut Edi, pencapaian tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Pemkot untuk terus memperkuat sistem pelayanan publik di semua sektor. Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan Ombudsman merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan warga.
“Kami ingin masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan yang cepat dan pasti, tanpa hambatan birokrasi,” tegasnya.
Melalui sinergi ini, Pemerintah Kota Pontianak berharap mampu mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan berpihak kepada masyarakat.
