JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menegaskan perlunya percepatan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (29/4).
Dalam forum yang dihadiri para gubernur dari seluruh Indonesia, Norsan menyampaikan langsung keprihatinan daerah terhadap lambatnya proses administrasi pengangkatan PPPK, padahal banyak di antaranya telah dinyatakan lulus seleksi.
“Selama ini yang menjadi permasalahan adalah proses pengangkatan PPPK yang masih lambat. Kalau bisa, pengangkatannya dipercepat agar pelayanan publik tidak terganggu,” ujar Norsan dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.
Ia menjelaskan bahwa saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 9.124 PNS dan 5.567 PPPK. Dengan jumlah tersebut, kebutuhan terhadap ASN masih sangat tinggi, terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pelayanan publik di daerah-daerah terpencil.
Rapat yang digelar berdasarkan agenda resmi DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 ini juga membahas sejumlah topik lain, seperti dana transfer pusat ke daerah, pengelolaan BUMD dan BLUD, serta pelaksanaan pemerintahan daerah.
Baca Juga:
Dalam paparannya, Norsan turut menyampaikan sejumlah program prioritas Kalimantan Barat, mulai dari pembangunan sumber daya manusia (SDM), penguatan konektivitas infrastruktur, hingga reformasi tata kelola pemerintahan. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada ketersediaan dan pemerataan tenaga ASN.
Selain itu, Gubernur Kalbar juga mengungkapkan bahwa pagu transfer keuangan daerah tahun 2025 mengalami penyesuaian. Berdasarkan Perpres Nomor 201 Tahun 2024, total pagu TKD Kalbar semula sebesar Rp3,2 triliun, namun direvisi melalui KMK Nomor 29 Tahun 2025 menjadi Rp2,98 triliun. Sampai akhir April, dana yang telah ditransfer tercatat sebesar Rp903 miliar.
Norsan juga memaparkan perkembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BLUD Rumah Sakit dr. Soedarso disebut menunjukkan kinerja yang produktif, sementara Bank Kalbar menjadi salah satu BUMD andalan yang tetap aktif dan konsisten memberikan profit, bahkan telah menerima penghargaan TOP BUMD Award lima kali berturut-turut.
“Saya berharap pemerintah pusat dapat lebih tanggap dalam mendukung kebutuhan riil daerah, terutama percepatan penataan kepegawaian yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik,” tuntasnya.
