Kemarin kita ngobok-ngobok Jatim lewat adegan korupsi dana hibahnya. Kali ini giliran Jawa Tengah. Rakyatnya seperti sedang dipalak Pemprov Jateng dengan kenaikan pajak. Muncul gerakan setop bayar pajak. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Wahai para pemimpin tamak di Pemprov Jawa Tengah! Kalian ini benar-benar level dewa dalam hal menyiksa rakyat! Hanya otak yang sudah kehabisan akal sehat dan kreativitas nol besar yang bisa mikir satu-satunya cara naikin PAD adalah dengan menghajar kantong rakyat lewat pajak kendaraan yang naik gila-gilaan! Opsen PKB 16,6 persen, opsen BBNKB 32 persen. Ini bukan pajak lagi, ini perampokan terorganisir yang dikemas rapi dalam UU Nomor 1 Tahun 2022! Kalian bilang ini untuk memperkuat APBD kabupaten/kota, untuk pembangunan, untuk kesejahteraan rakyat? Bohong besar! Rakyat tahu persis uang itu bakal mengalir ke kantong pribadi, proyek fiktif, dan pesta pora pejabat yang sudah kekenyangan!
Lihat saja keluhan warga yang membanjiri media sosial. Mereka sudah muak! Musta dari Mijen Semarang, motor Vario 2015-nya tiba-tiba kena opsen PKB Rp87.500, langsung bilang, “Enggan bayar, tunggu pemutihan aja!” Sinta dari Ngaliyan, motor matik 2014 yang seharusnya makin murah karena makin rusak, malah naik dari Rp189.000 jadi Rp209.500, kenaikan Rp20 ribu yang terasa seperti ditusuk pisau! Putranto (50) dari Mrican, motor Yamaha Mio tuanya melonjak dari Rp135 ribu jadi Rp172 ribu. Ari Hildan (22), mahasiswa Kudus, harus minta tambahan duit ke orangtua karena pajak motor matiknya naik dari Rp280 ribu jadi Rp292 ribu. Ini bukan angka kecil, ini darah rakyat yang disedot habis-habisan di tengah ekonomi yang sudah ambruk!
Yang paling bikin darah mendidih, pejabatnya malah kabur! Kepala Bapenda Jateng Muhammad Masrofi, yang seharusnya paling bertanggung jawab, enggan respon konfirmasi media. Asisten Perekonomian Hanung Triyono lebih parah lagi, langsung lari ke kamar mandi sambil bilang “Tidak, tidak (mau komentar)” seperti pengecut yang ketahuan korupsi! Mereka janji keterangan resmi Jumat 13 Februari 2026? Pasti cuma omong kosong lagi untuk menenangkan rakyat yang sudah ngamuk! Ini bukti nyata, mereka takut tatap muka dengan rakyat yang mereka jarah!
Danang Wicaksono dari Bapenda malah sok bijak bilang opsen ini supaya kepala daerah bisa bangun wilayah, dana langsung masuk setiap hari, bukan sebulan sekali. Oh, bagus sekali! Jadi rakyat disuruh bayar lebih mahal supaya walikota atau bupati bisa pamer proyek cepat-cepat, sementara jalanan masih berlubang, banjir masih langganan, rumah sakit antre panjang, dan sekolah ambruk? Konspirasi busuk! Dana dari pusat dipotong, APBD kurang, lalu solusinya bebani rakyat lewat pajak kendaraan yang hampir semua orang punya? Sasaran empuk katanya Pakar dari Undip Teguh Yuwono, karena paksaan, tak bayar tak bisa perpanjang STNK! Ini bukan pajak, ini pemerasan legal!
Baca Juga:
Mereka klaim kenaikan ini “tidak terlalu tinggi”, bandingkan dengan provinsi tetangga seperti Jogja, Jatim, Jabar, bahkan DKI, katanya Jateng paling rendah. Rendah di mana? Rakyat merasa naik puluhan ribu sampai ratusan ribu, mobil dari Rp3 jutaan jadi Rp6 juta! Danang bilang setelah 2026 rakyat bakal “terbiasa”. Terbiasa?! Terbiasa miskin? Terbiasa ditindas? Terbiasa lihat uang pajaknya dikorupsi lagi oleh oknum pejabat? PKB 2025 capai Rp3,96 triliun dari target Rp4,15 triliun, BBNKB Rp1,74 triliun dari Rp2,5 triliun, lesu karena daya beli rakyat ambruk, tapi kalian malah tambah beban! Opsen PKB bawa Rp2,1 triliun, BBNKB Rp1 triliun, uang segitu untuk apa kalau tidak balik ke rakyat?
Paling parah, tidak ada pemutihan 2026! Tahun lalu diskon bikin hilang Rp300 miliar, kalau setahun bisa Rp1 triliun, katanya. Jadi rakyat yang telat bayar karena susah ekonomi langsung dihukum tanpa ampun! Teguh Yuwono sarankan pemutihan berkala, misal pas HUT RI, supaya yang susah bisa bernapas. Tapi pejabat mana peduli? Mereka lebih suka lihat rakyat menderita!
Gerakan tolak bayar pajak yang viral di Jawa Tengah ini bukan pemberontakan, ini jeritan putus asa! Rakyat sudah sadar, bayar pajak, uangnya dikorupsi. Bayar lagi, fasilitas nol. Bayar terus, pejabat tambah kaya. Cukup sudah! Kalau kalian pemimpin benar-benar bodoh, cari sumber PAD lain, wisata, BUMD, investasi, bukan malah garuk kantong rakyat yang sudah megap-megap! Kalau tidak, tunggu saja badai amarah rakyat.
“Bang, tahan emosi, jangan ikutan marah.”
“Maaf, wak. Mau pesan Koptagul lagi.” Ups
Penulis adalah Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
