
Pemkot Pontianak mulai bangun Jembatan Dharma Putra yang roboh hampir dua tahun lalu. Warga senang, proyek ditargetkan selesai akhir 2025.
PONTIANAK – Pembangunan Jembatan Dharma Putra di Kelurahan Siantan Hilir, Pontianak Utara, resmi dimulai. Pemancangan tiang pertama dilakukan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, Rabu (3/9/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, jajaran anggota DPRD daerah pemilihan Pontianak Utara, Forkopimcam, dan masyarakat setempat.
Nurhayati (39), warga Jalan Dharma Putra, menyampaikan rasa syukur atas dimulainya pembangunan kembali jembatan yang sudah roboh hampir dua tahun. Ia mengaku akses warga terganggu selama ini, terutama bagi anak sekolah, ambulans, dan aktivitas harian masyarakat.
“Kasihan anak-anak sekolah harus putar jauh, macet, bahkan ada yang jatuh. Kalau ambulans lewat, harus memutar juga. Dengan diperbaikinya jembatan, tentu kami senang sekali, akses jadi lancar,” ungkapnya.
Ia mengenang, jembatan sempat ditambal seadanya namun akhirnya putus setelah dilalui kendaraan bertonase besar.
Wakil Wali Kota Bahasan memastikan, pembangunan jembatan akan dipercepat dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun. Ia juga mengakui, keterlambatan sebelumnya lebih karena proses perencanaan dan penganggaran.
“Ini menjadi evaluasi. Ke depan, kami bersama DPRD akan mengantisipasi lewat Belanja Tidak Terduga (BTT) agar lebih cepat tanggap,” ujarnya.
Selain jembatan, Pemkot Pontianak juga akan menata kawasan sekitar, termasuk pembangunan turap parit Sungai Putat dan drainase senilai sekitar Rp4 miliar untuk mencegah banjir di sekitar masjid dan pemakaman.
Kepala Dinas PUPR Pontianak, Firayanta, menjelaskan anggaran proyek jembatan awalnya Rp1 miliar, namun setelah tender, nilai pekerjaan turun menjadi sekitar Rp800 juta. Efisiensi Rp200 juta akan digunakan untuk pembangunan dengan model site pile dan beton.
Firayanta juga menyampaikan permohonan maaf atas lamanya penanganan. Pemerintah, kata dia, sudah menyiapkan jalur alternatif selama jembatan putus dan berharap dukungan masyarakat agar pembangunan lancar.
Ketua DPRD Pontianak, Satarudin, menegaskan pembangunan ini adalah bukti keseriusan pemerintah merespons aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan setiap proyek butuh proses perencanaan, penganggaran, hingga lelang sebelum akhirnya dikerjakan.
Pontianak Utara, lanjutnya, mendapat porsi pembangunan terbesar di tahun 2025, dengan total anggaran hampir Rp60 miliar termasuk dukungan dari pusat.
“Tidak ada istilah anak kandung atau anak tiri dalam pembangunan. Pajak yang dibayarkan masyarakat kembali lagi dalam bentuk pembangunan jalan, dukungan kegiatan RT, hingga bantuan untuk guru ngaji,” tutupnya.