Husni Thamrien: Dukung Proses Hukum, Jangan Politisasi Kasus PUPR Mempawah
MEMPAWAH – Tokoh masyarakat Kalimantan Barat, M. Husni Thamrien, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya proses hukum dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PUPR Mempawah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanpa perlu memelintir informasi atau membangun narasi yang menyesatkan publik.
Menurutnya, belakangan ini penyidikan yang tengah dilakukan KPK justru dibelokkan oleh segelintir pihak, termasuk media, LSM, maupun individu tertentu, sehingga menimbulkan kebingungan dan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Yang sangat disayangkan adalah munculnya upaya sistematis yang terkesan ingin menjatuhkan kredibilitas Gubernur Kalbar, Ria Norsan, melalui pemberitaan-pemberitaan yang menyesatkan,” ujar Husni Thamrien, Senin (26/5).
Husni yang juga dikenal sebagai pendiri Persatuan Forum Komunikasi Pemuda Melayu (PFKPM) Kalbar sekaligus Wakil Ketua MPO Pemuda Pancasila Kalbar, mengungkapkan bahwa KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam penyidikan kasus proyek jalan Desa Pasir-Sederam-Sekabuk, dan proses hukum tersebut masih berlangsung. Ia menegaskan agar semua pihak tidak mengintervensi penegakan hukum yang sedang berjalan.
Baca Juga:
Ia juga menyoroti kecenderungan mengaitkan kasus proyek jalan PUPR dengan perkara korupsi di BP2TD Kementerian Perhubungan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, penyebaran informasi yang menggabungkan dua kasus berbeda hanya akan menyesatkan publik.
“Bukti-bukti lama dari kasus yang telah inkrah diviralkan kembali seolah-olah itu temuan baru dalam penyidikan KPK. Ini sangat membingungkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan fitnah terhadap pejabat daerah,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Husni mengajak masyarakat Kalimantan Barat untuk menghentikan penyebaran isu yang tidak berdasar. Ia menyerukan dukungan terhadap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan, agar dapat fokus bekerja membangun daerah sesuai janji politik mereka saat Pilkada.
“Biarkan mereka menjalankan program pembangunan tanpa gangguan isu hoaks. Kita semua punya tanggung jawab menjaga stabilitas dan kedamaian di Kalbar,” katanya.
Ia juga mengajak para elit politik untuk menurunkan tensi dan bekerja bersama dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang damai dan sejahtera.
“Mari kita rawat Kalbar Damai, sesuai seruan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan,” tutupnya.
