Gubernur Kalbar Ria Norsan buka FGD Konsolidasi Kebangsaan, tekankan pentingnya toleransi, dialog, dan peran pemuda menjaga harmoni di Kalimantan Barat.
PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Konsolidasi Kebangsaan yang diinisiasi oleh pemuda Dayak Kalbar. Acara berlangsung di Hotel Ibis Pontianak, Jumat (5/9/2025), mengusung tema “Kalimantan Barat Harmonis, Damai, dan Toleransi”.
Kegiatan ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemuda, tokoh adat, politik, akademisi, hingga perwakilan organisasi masyarakat. FGD digelar untuk memperkuat semangat kebangsaan di tengah dinamika sosial dan politik yang tengah berlangsung di Kalbar.
Dalam sambutannya, Ria Norsan menyampaikan keprihatinan terkait meningkatnya aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir. Ia menegaskan kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, namun harus tetap damai dan bermartabat.
“Di balik kebebasan menyampaikan pendapat, kita harus waspada terhadap potensi gejolak sosial dan perpecahan bangsa. Apalagi jika aksi dilakukan dengan anarkisme, vandalisme, dan kekerasan tanpa ruang dialog konstruktif,” ujarnya.
Baca Juga:
Gubernur juga mengingatkan ancaman penyebaran paham radikalisme dan intoleransi oleh pihak tidak bertanggung jawab yang dapat memanfaatkan situasi. FGD, menurutnya, merupakan langkah strategis dalam memperkuat dialog, menggalang ide, serta menumbuhkan semangat toleransi di Kalbar.
“Saya mengapresiasi inisiatif pemuda Dayak Kalbar yang responsif terhadap situasi bangsa. FGD ini langkah cerdas untuk membangun Kalimantan Barat yang harmonis, damai, dan toleran,” katanya.
Ria Norsan menutup sambutannya dengan ajakan kepada generasi muda dan seluruh masyarakat untuk terus merawat kebersamaan.
“Mari kita tanamkan bahwa damai adalah pilihan, dan toleransi adalah jembatan menuju harmoni. Dengan kebersamaan, Kalimantan Barat akan terus menjadi rumah yang aman dan penuh harapan bagi semua,” pungkasnya.
FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat kolaborasi, mencegah konflik sosial, dan menjaga Kalimantan Barat sebagai daerah inklusif dan berkeadilan.
