PONTIANAK – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan sosial berbasis budaya dan ekonomi lokal dengan menyalurkan bantuan sosial tunai kepada komunitas budaya, pelaku UMKM, dan kelompok siaga bencana di Kota Pontianak.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, Ishaq Zubaedi Roqib, di Rumah Budaya Kampung Caping pada Kamis (10/7). Ishaq menyatakan bahwa program ini merupakan wujud hadirnya negara dalam membangun kekuatan sosial dari potensi lokal yang dimiliki setiap daerah.
“Kami ingin budaya dan ekonomi lokal tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh menjadi fondasi pembangunan sosial. Wilayah seperti Kampung Caping telah membuktikan bahwa kekuatan komunitas mampu menjaga kearifan lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ishaq juga menanggapi langsung aspirasi warga terkait kebutuhan sarana pendukung kebencanaan seperti perahu karet. Ia menegaskan bahwa hal tersebut akan menjadi perhatian serius mengingat pentingnya kesiapsiagaan bencana sebagai bagian dari ketahanan sosial yang berkelanjutan.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, turut hadir dan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan potensi lokal di kampung-kampung budaya. Ia menilai Kampung Mendalawi dan sekitarnya memiliki kekayaan sosial dan budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan.
Baca Juga:
“Pemerintah kota sangat mendukung program pemberdayaan budaya dan ekonomi kreatif. Ini bagian dari upaya kita dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang berbasis kearifan lokal,” ujar Edi.
Dalam sambutannya, Edi juga menyinggung berbagai program sosial yang telah dijalankan Pemkot Pontianak, mulai dari penyaluran bantuan pangan non-tunai (BPNT) yang menyasar 14 ribu keluarga, hingga Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau antara 7 hingga 9 ribu penerima. Ia mengakui bahwa belum seluruh warga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tercakup, sehingga APBD turut menjadi penopang bantuan sosial.
Selain intervensi sosial, Pemkot juga fokus pada peningkatan kualitas permukiman masyarakat, termasuk program bedah rumah yang telah menyentuh 14 ribu unit rumah tidak layak huni, serta penyediaan sanitasi dasar seperti pembangunan WC bagi rumah tangga miskin.
Untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, Edi menyebut pihaknya telah membangun UMKM Center dan Rumah Kemasan sebagai pusat pengembangan produk lokal. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dunia usaha dan lembaga perbankan, untuk mendukung pembiayaan dan pembinaan UMKM.
Lebih jauh, Wali Kota mengungkapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di lahan seluas 5,1 hektare di Pontianak Utara. Ia berharap program ini dapat masuk dalam daftar 100 program prioritas nasional yang digarap bersama Kementerian Sosial.
Menutup pernyataannya, Edi menyoroti tantangan sosial yang dihadapi Pontianak sebagai ibu kota provinsi, seperti urbanisasi dan tingginya angka pengangguran terbuka yang mencapai 8,4 persen.
“Pentingnya validasi data dan sinergi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegas dia.
