PONTIANAK – Guna mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan percepatan pembangunan dapur sekolah dan dapur umum di wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan distribusi makanan sehat yang merata, terutama di wilayah-wilayah terpencil.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa dari kebutuhan lebih dari 500 titik pelayanan gizi, saat ini baru tersedia sekitar 40 dapur umum. Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk mendukung pelaksanaan MBG secara optimal.
“Kami mengajak seluruh kepala daerah untuk bersama-sama mendorong percepatan penyediaan dapur, terutama di wilayah yang belum terjangkau,” ujar Dadan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman antara BGN dan pemerintah daerah se-Kalimantan Barat, yang berlangsung di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (3/6).
Dadan juga menekankan pentingnya pembangunan dapur langsung di lingkungan sekolah, terutama di daerah yang sulit diakses atau hanya memiliki satu sekolah. Menurutnya, hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan.
“Kalau makanan dikirim dari jauh, kualitas gizinya bisa menurun. Maka, lebih baik dapurnya ada langsung di sekolah,” jelasnya.
Baca Juga:
Program MBG sendiri akan mengandalkan bahan pangan lokal, seperti beras kampung, telur, ayam, dan susu. BGN menggandeng petani dan peternak lokal agar pasokan bahan pangan tetap terjaga dan mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita, makanan bergizi akan disalurkan langsung ke rumah atau melalui posyandu.
“Kami bekerja sama dengan kader posyandu dan memberi insentif tambahan agar distribusi berjalan efektif,” tambah Dadan.
Menu yang disiapkan dalam program MBG juga wajib memenuhi proporsi gizi yang seimbang: 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat, serta susu sebagai pelengkap bila memungkinkan.
Dadan mengapresiasi dukungan dari Gubernur Kalbar dan seluruh kepala daerah yang hadir dalam pertemuan tersebut. Ia berharap kerja sama lintas sektor ini bisa mempercepat tercapainya target intervensi gizi di wilayah-wilayah prioritas.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyatakan komitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan MBG. Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kota Pontianak tengah memetakan sekolah-sekolah yang dapat difungsikan sebagai dapur penyedia makanan bergizi.
Dengan keterlibatan aktif Pemkot Pontianak, lanjut dia, program MBG diharapkan dapat segera berjalan optimal di Kalbar, dan menjadi model bagi provinsi lain dalam mewujudkan ketahanan gizi di tingkat lokal.
“Konsep dapur sekolah sangat cocok untuk Kota Pontianak, terutama bagi sekolah-sekolah yang jauh dari dapur umum. Satu dapur bisa melayani beberapa sekolah sekaligus agar distribusi makanan lebih efisien,” ungkapnya.
