PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 sekaligus RUPS Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), Rabu, 11 Februari 2026.
Rapat yang dihadiri seluruh kepala daerah pemegang saham se-Kalimantan Barat itu digelar di Aula Lantai 5 Kantor Utama Bank Kalbar, Pontianak.
Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi pemilik modal—Pemerintah Provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota—untuk merumuskan langkah penguatan permodalan dan memperketat pengawasan korporasi. Tujuannya jelas: menjaga daya saing Bank Kalbar di tengah dinamika industri perbankan nasional yang kian kompetitif.
Sepanjang Tahun Buku 2025, kinerja Bank Kalbar tercatat positif. Bank daerah ini membukukan laba bersih Rp 522,99 miliar, tumbuh 7,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran kredit mencapai Rp 18,07 triliun, dengan porsi pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melampaui 39 persen.
Di sisi lain, total aset Bank Kalbar meningkat menjadi Rp 27,84 triliun atau tumbuh 5,02 persen secara tahunan. Kualitas kredit juga tetap terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di level 1,85 persen—jauh di bawah rata-rata industri perbankan nasional.
Baca Juga:
Gubernur Ria Norsan menegaskan posisi Bank Kalbar tidak semata sebagai entitas bisnis, melainkan instrumen strategis pembangunan daerah. Ia menilai capaian tersebut patut diapresiasi, terutama karena diraih di tengah tekanan ekonomi global dan ketatnya likuiditas perbankan.
“Bank Kalbar harus terus bertransformasi. Bukan hanya sehat secara keuangan, tetapi juga mampu menghadirkan layanan digital yang kompetitif, tanpa kehilangan karakter lokalnya,” kata Ria Norsan dalam arahannya.
RUPS Luar Biasa juga menyepakati sejumlah aksi korporasi penting. Salah satunya penambahan penyertaan modal daerah. Pemerintah Kabupaten Ketapang, misalnya, menyatakan komitmen menambah modal sebesar Rp 7,5 miliar guna memperkuat kapasitas ekspansi kredit Bank Kalbar.
Selain itu, penguatan sektor perbankan syariah turut menjadi perhatian. Bank Kalbar mengangkat Dewan Pengawas baru untuk unit Bank Kalbar Syariah sebagai langkah memastikan kepatuhan prinsip syariah sekaligus mempercepat pengembangan layanan keuangan berbasis syariah di Kalimantan Barat.
Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi, menyebut tahun 2026 sebagai fase akselerasi transformasi digital. Fokus diarahkan pada pengembangan layanan mobile banking serta perluasan ekosistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS hingga ke wilayah pelosok.
Langkah-langkah tersebut diharapkan memperkuat peran Bank Kalbar sebagai lembaga keuangan daerah yang adaptif, inklusif, sekaligus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
