KUBU RAYA – Di tengah derasnya arus ekonomi digital dan tantangan kesenjangan keuangan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus berupaya membuka pintu akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah itu ditegaskan Bupati Kubu Raya, Sujiwo, usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Dengan semangat yang sama seperti ketika berbicara di forum nasional, Sujiwo menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih melek finansial.
“Salah satunya kita terus melakukan komunikasi-komunikasi untuk bagaimana partisipasi masyarakat seperti para pelajar (bisa) menabung. Kita juga memaksimalkan debitur untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat sebagai bentuk perlawanan-perlawanan terhadap rentenir,” ungkap Bupati Sujiwo usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Sujiwo menjelaskan selain dengan pemerintah pusat, pihaknya juga terus membangun komunikasi dengan pihak ketiga untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan di daerah.
“Ini kita lakukan (agar) bagaimana pemerintah pusat bisa menggelontorkan anggaran yang berdampak langsung kepada aktivitas perekonomian di tingkat bawah. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan akses keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan salah satu fokus utama pemerintah adalah membebaskan pelaku UMKM dari jerat rentenir melalui penyaluran kredit dan pembiayaan yang lebih luas dan terjangkau. Dalam rakor TPAKD, Menteri Airlangga mengapresiasi kerja keras Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah daerah yang berhasil membentuk TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
“Peran TPAKD ini untuk memastikan UMKM-UMKM di daerah bisa mengakses keuangan terutama untuk memotong akses para rentenir,” kata Airlangga.
Ia mengungkapkan pemerintah melalui program Pembiayaan Melawan Rentenir (PMR) telah menyiapkan dana sebesar Rp46,71 triliun yang menjangkau 1,8 juta debitur di seluruh Indonesia.
“Kami berharap capaian kredit pembiayaan melawan rentenir ini juga penting karena total pembiayaan sebesar Rp46,71 triliun dari kredit PMR. Maka ini pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan agar penyaluran kredit berjalan efektif serta sesuai prinsip kehati-hatian,” terang dia.
