PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, memanfaatkan momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 untuk mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak agar meningkatkan dedikasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam sambutannya seusai memimpin upacara peringatan Harkitnas yang digelar di Halaman Kantor Wali Kota, Selasa (20/5), Bahasan mengajak ASN untuk membangkitkan semangat dan komitmen kerja yang lebih kuat.
“Harkitnas ini menjadi titik refleksi untuk membangkitkan kembali semangat dan pola pikir kita dalam mengemban tugas-tugas pelayanan publik secara maksimal,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa ASN harus bekerja berdasarkan data, fakta, serta kebutuhan masyarakat yang riil. Menurutnya, pelayanan publik tidak boleh sekadar formalitas, tapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.
Bahasan juga menyinggung sejumlah pencapaian dalam 100 hari masa kerja dirinya bersama Wali Kota. Beberapa program prioritas yang telah dijalankan antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC) BPJS gratis, serta normalisasi parit dan sungai.
Baca Juga:
“Selain itu, kita juga menjamin perlindungan ketenagakerjaan untuk kelompok-kelompok strategis di masyarakat, seperti takmir masjid, RT/RW, guru ngaji, pengurus fardhu kifayah, dan kader posyandu melalui BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.
Dalam pesannya, Bahasan mengingatkan agar ASN tetap tangguh dalam menghadapi tantangan dan menjaga kesejahteraan mereka agar bisa memberikan pelayanan terbaik.
“ASN yang sejahtera akan lebih mampu menyejahterakan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti peran penting camat dan lurah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan daerah. Bahasan meminta mereka aktif membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat seperti ketua RT dan RW guna memastikan tidak ada warga yang luput dari perhatian, khususnya dalam aspek sosial dan kesehatan.
“Kita perlu tingkatkan sinergi lintas perangkat daerah agar tidak ada lagi kasus warga yang enggan berobat karena salah pemahaman, padahal mereka memiliki hak layanan kesehatan gratis,” pungkasnya.
