SINGKAWANG – Pemerintah Kota Singkawang menegaskan disiplin dan percepatan kerja aparatur sebagai agenda utama awal 2026.
Hal itu disampaikan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, saat Apel Gabungan ASN yang dirangkaikan dengan pengangkatan 813 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Jumat (2/1/2026) di halaman kantor Wali Kota.
Dalam arahannya, Tjhai Chui Mie meminta seluruh ASN segera menyusun jadwal kerja yang terukur agar program pembangunan dan pelayanan publik berjalan tepat waktu. Menurutnya, kerapian perencanaan kerja berpengaruh langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.
“Ini babak baru di awal 2026. Disiplin harus dijaga dan timeline kerja disusun lebih rapi sesuai program yang telah direncanakan,” kata Tjhai Chui Mie.
Ia menekankan bahwa keterlambatan administrasi dan lemahnya koordinasi masih menjadi keluhan masyarakat. Karena itu, kepuasan publik diminta menjadi prioritas utama setiap perangkat daerah.
“Jangan sampai ada lagi masyarakat yang merasa pelayanannya lambat, apalagi dipersulit. Laporan dan administrasi harus tertib, terutama yang menyangkut pelayanan publik,” katanya.
Selain soal kinerja, Ia juga mengingatkan soal disiplin kehadiran. Ia memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mendata ASN yang tidak hadir dalam apel tanpa alasan jelas.
“Kepala OPD harus tegas. ASN yang bolos apel tanpa keterangan akan diberikan sanksi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Pemkot Singkawang mengangkat 813 PPPK paruh waktu yang terdiri atas 728 tenaga teknis, 45 guru, dan 40 tenaga kesehatan. Kepada para PPPK tersebut, Tjhai Chui Mie menekankan bahwa pengangkatan ini bukan sekadar perubahan status, melainkan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas layanan.
“Kita angkat para honorer menjadi PPPK paruh waktu agar lebih bersemangat bekerja dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” katanya.






