Pontianak, Penakalbar.com – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., mewakili Gubernur Kalimantan Barat menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah atas Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat sekaligus Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (28/7/2026).
Mengawali penyampaiannya, Wagub Krisantus menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas kerja sama yang telah terjalin selama proses pembahasan Raperda. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Gubernur Kalbar yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di tempat lain.
“Perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang telah melaksanakan fungsi dan perannya dalam membahas Raperda ini. Saran, masukan, dan catatan yang telah diberikan tentu akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dalam proses penyusunan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan,” ujarnya.
Sesuai ketentuan Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda yang telah disetujui bersama selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari kerja untuk dilakukan evaluasi.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi DPRD terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Wagub menilai Kalimantan Barat masih memiliki potensi penerimaan yang sangat besar namun belum tergarap secara maksimal. Ia memperkirakan terdapat potensi PAD sebesar Rp2 triliun hingga Rp3 triliun yang belum berhasil dioptimalkan.
Baca Juga:
Salah satu sektor yang menjadi sorotan ialah Pajak Air Permukaan (PAP). Menurutnya, target penerimaan PAP yang hanya sebesar Rp26 miliar belum mencerminkan kondisi riil banyaknya perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di Kalimantan Barat.
“PT ICA saja pada tahun 2025 membayar PAP sekitar Rp1,7 miliar dan tahun 2026 diperkirakan melampaui Rp2 miliar. Sementara perusahaan yang beroperasi di Kalbar jumlahnya lebih dari seribu. Karena itu saya menilai target Rp26 miliar masih jauh dari potensi sebenarnya,” ungkapnya.
Selain itu, Krisantus juga menyoroti banyaknya kendaraan operasional perusahaan perkebunan dan pertambangan yang masih menggunakan pelat nomor luar daerah atau bahkan tanpa nomor polisi. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada hilangnya potensi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) bagi Kalimantan Barat.
“Mereka menggunakan jalan kita, mengonsumsi BBM di Kalbar, tetapi pajaknya dibayarkan ke daerah lain. Saya mendorong DPRD membentuk Panitia Khusus untuk menertibkan kendaraan berpelat luar agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Krisantus juga menyoroti persoalan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia meminta aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan menindak tegas apabila ditemukan praktik penyimpangan yang menyebabkan kelangkaan BBM di tengah masyarakat.
“Kalau memang ada praktik-praktik yang merugikan masyarakat dalam distribusi BBM, tentu harus diungkap dan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Kita ingin distribusi BBM berjalan tertib dan masyarakat memperoleh haknya,” tegasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Wagub mendorong pemanfaatan cangkang sawit sebagai sumber energi alternatif bagi pembangkit listrik melalui sinergi antara PLN, Pemerintah Provinsi, dan BUMD. Menurutnya, pemanfaatan potensi lokal tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
Selain itu, ia juga meminta percepatan pengerukan alur dangkal Sungai Kapuas yang selama ini kerap menghambat masuknya kapal pengangkut BBM maupun logistik ke Kalimantan Barat.
“Pendangkalan alur Sungai Kapuas sering menyebabkan kapal pengangkut BBM maupun logistik mengalami hambatan. Karena itu pengerukan alur pelayaran menjadi kebutuhan yang sangat mendesak agar distribusi barang dan pasokan BBM berjalan lancar,” pungkasnya.
