IKN- Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., menghadiri Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Masa Bakti 2025–2029 bertempat di Gedung Kominfo 3 di Kawasan Inti IKN, pada Selasa (11/11/2025). Seluruh anggota kepengurusan APPSI telah resmi dilantik secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus dengan prosesi pembacaan Surat Keputusan (SK) Mendagri, dimana Ketua Umum dijabat oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Pengukuhan kepengurusan APPSI periode 2025-2029 ini menjadi momentum penegasan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan Pembangunan Nasional dan pelaksanaan Otonomi Daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pengurus APPSI yang baru saja dikukuhkan. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus periode sebelumnya yang telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi serta memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah.
Wamendagri menjelaskan bahwa APPSI, yang dideklarasikan pada 6 Juni tahun 2000, telah memberikan banyak manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. APPSI berlandaskan pada konstitusi, menaati peraturan perundang-undangan, serta berkomitmen menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tujuan dari APPSI adalah untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, kreatif, percaya diri, dan bertanggung jawab. Sebagai wadah interaksi kepemimpinan tingkat nasional, APPSI diharapkan mampu membangun pemahaman yang sama tentang pengelolaan pemerintahan provinsi dan mengarahkan potensi daerah untuk kemajuan bangsa,” ungkapnya.
Baca Juga:
Wamendagri menyoroti peran strategis APPSI dalam mencapai visi besar Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, yang dipandu oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan Pembangunan Nasional, terutama dalam percepatan dan kolaborasi beberapa Program Strategis Nasional,” terangnya.
Ahmad Wiyagus menambahkan, Per 28 Oktober 2025, sebanyak 5.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah beroperasi, dari rencana total 30.000 SPPG.
“Telah terbentuk 508 Koordinator Dapur Kabupaten/Kota (98,85%), dan 223 Pemerintah Daerah (Pemda) atau 40,34% telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG,” tambahnya.
Kemudian, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMKP), per 28 Oktober 2025, dari 83.762 desa dan kelurahan, sebanyak 83.132 telah membentuk KDMKP melalui Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/Kalsius). Total 82.246 KDMKP berbadan hukum, terdiri dari 8.589 Koperasi Kelurahan dan 73.655 Koperasi Desa.
Selain itu, Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 509 daerah (415 kabupaten, 93 kota, dan 1 Provinsi DKI Jakarta) telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah terkait pembebasan retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan pembebasan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Tercatat total 273.802 PBG telah terbit, mencakup 2.041.058 unit bangunan.
“Kemendagri mengoordinasikan Pemda untuk menyediakan lahan atau aset bagi Sekolah Rakyat, di mana 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi. Total pembangunan Sekolah Unggul Garuda baru yang direncanakan pada periode 2025–2029 adalah sebanyak 20 sekolah,” jelasnya.
Wamendagri menutup sambutannya dengan harapan besar agar kolaborasi strategis antara APPSI dan Pemerintah Pusat dapat mewujudkan cita-cita bersama untuk menjadi negara maju dan bermartabat.
Ditempat yang sama, Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, yang resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk masa bakti 2025–2029 itu mengucapkan kasih atas kehadiran seluruh pemangku kepentingan di kegiatan ini.
Dalam Munas yang juga dihadiri oleh puluhan Gubernur dan Wakil Gubernur seluruh Indonesia ini, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa jabatan barunya ini bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memajukan daerah-daerah dan memperkuat persatuan nasional.
Sebagai Ketua Umum APPSI yang baru, Rudy Mas’ud memaparkan tiga fokus program utamanyamemperkuat sinergi pusat-daerah.
“APPSI tidak hanya sebagai organisasi, tetapi APPSI akan dijadikan ruang koordinasi strategis untuk melahirkan kebijakan bersama yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Rudy Mas’ud.
Lebih lanjut Rudy mengatakan, APPSI akan aktif memberi masukan terhadap kebijakan nasional, termasuk isu pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dengan tujuan memperjuangkan kepentingan daerah.
”Dengan posisi Kaltim sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN), Rudy Mas’ud menyatakan kesiapannya untuk menjadikan Kaltim sebagai motor penggerak kolaborasi pembangunan nasional,” imbuhnya.
Rudy Mas’ud mengajak seluruh gubernur untuk menjadikan APPSI sebagai “kekuatan nyata, bukan sekadar simbol kebersamaan” yang mampu menggerakkan Indonesia menuju kemajuan dan kemandirian.
”Mari kita jadikan APPSI bukan hanya simbol, tetapi kekuatan nyata yang menggerakkan Indonesia menuju kemajuan dan kemandirian,” pungkasnya.
Sementara itu ,ditemui seusai acara, Gubernur Kalbar Ria Norsan, mengungkapkan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) hari ini mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) setelah acara pelantikan Dewan Pengurus baru periode 2025-2029.
Rakor ini bertujuan untuk menyinkronkan program-program kerja APPSI dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Norsan juga menyebut, Rakor ini menekankan perlunya sinkronisasi antara program-program yang akan dijalankan APPSI selama empat tahun ke depan dengan kebijakan pusat maupun daerah.
Hal ini guna memastikan bahwa inisiatif APPSI dalam mendukung arah pembangunan nasional dan relevan dengan kebutuhan spesifik di setiap provinsi.
Secara spesifik, program kerja untuk Tahun 2026 akan disinkronkan terlebih dahulu. Pembahasan mendalam juga menyentuh isu Transfer ke Daerah (TKD). Selain program kerja, rapat juga membahas aspek keuangan internal organisasi.
Sebagai Wakil Bendahara diberi tugas untuk mengurus masalah keuangan, khususnya terkait iuran dari para anggota APPSI
Penunjukan Wakil Bendahara ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan iuran anggota APPSI berjalan dengan baik, memberikan dukungan finansial yang stabil bagi pelaksanaan program kerja asosiasi.
”Alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan pertemuan dengan APPSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, yang hari ini pelantikan, kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi,” ujar salah satu anggota Dewan Pengurus APPSI. “Di mana rapat koordinasi tadi, kita membicarakan program-program yang akan dilaksanakan di empat tahun ke depan,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menegaskan komitmen APPSI untuk bekerja secara efektif dan terkoordinasi, baik dalam perencanaan program maupun pengelolaan sumber daya organisasi.
