PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang kini telah menampung sebanyak 81 siswa terverifikasi dari berbagai jenjang pendidikan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menyampaikan bahwa para peserta terdiri atas 23 siswa tingkat SD, 19 siswa SMP, dan 39 siswa SMA. Ia memastikan seluruh tenaga pengajar sudah siap mendampingi peserta didik dengan sepenuh hati.
“Kepala Sekolah Rakyat ada satu orang, dan terdapat 19 guru mata pelajaran yang telah bertugas di lokasi Sekolah Rakyat sejak 27 September lalu,” ungkap Harisson dalam kegiatan Program Pilar-pilar Sosial, Dialog Kesejahteraan, dan Sekolah Rakyat yang digelar di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (22/10).
Harisson menjelaskan, Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap warga yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun akses ke sekolah formal. Melalui program ini, Pemprov Kalbar ingin memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tertinggal dari pendidikan dasar maupun menengah.
Ia menegaskan, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, dan negara wajib hadir untuk memastikan hak tersebut terpenuhi di semua lapisan masyarakat.
Baca Juga:
“Keberadaan Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari upaya memperluas akses pendidikan serta memperkuat kemandirian sosial di daerah,” tutur Harisson.
