KPK apresiasi langkah Pemkot Pontianak mencetak penyuluh antikorupsi di tiap OPD sebagai wujud komitmen membangun pemerintahan bersih dan berintegritas.
PONTIANAK – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang berkomitmen mencetak penyuluh antikorupsi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Program ini dinilai sebagai upaya strategis memperkuat budaya integritas di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Koordinator Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi KPK, Nurtjahyadi, menjelaskan bahwa pembentukan penyuluh antikorupsi merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab di berbagai sektor.
“Penyuluh antikorupsi tidak hanya fokus pada ASN, tetapi juga masyarakat luas. Mereka menjadi agen perubahan di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan, hingga pemerintahan desa,” ujarnya saat Sosialisasi Penguatan Integritas dan Budaya Antikorupsi di Aula SSA Kantor Wali Kota, Selasa (14/10/2025).
Ia menambahkan, pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak usia dini.
Baca Juga:
“Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat senior. Karena itu, pendidikan antikorupsi perlu diberikan sejak sekolah hingga perguruan tinggi,” jelasnya.
Menurut Nurtjahyadi, berdasarkan data Transparency International, skor indeks persepsi korupsi Indonesia masih berada di angka 37 dan peringkat 130 dunia.
“Harapan kami, Pontianak bisa menjadi contoh daerah yang berhasil menanamkan budaya antikorupsi secara luas,” tambahnya.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai bahwa membangun integritas bukan hanya soal wacana, tetapi komitmen yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari ASN.
“ASN harus bekerja dengan etika, ikhlas, dan tidak mencari keuntungan pribadi. Kalau bisa cepat, kenapa harus lama? Kunci pelayanan publik ada pada disiplin dan integritas,” tegas Edi.
Ia juga mengingatkan bahwa predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK bukan jaminan bebas penyimpangan.
“WTP hanya menilai administrasi, bukan perilaku. Integritas itu melakukan hal benar meski tidak ada yang melihat,” ujarnya.
Edi berharap dengan meningkatnya kesadaran ASN terhadap nilai kejujuran dan tanggung jawab, kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah akan semakin tinggi.
“Pelayanan publik yang cepat dan bersih akan berdampak besar bagi perekonomian dan investasi di kota ini,” tambahnya.
Inspektur Kota Pontianak Yaya Maulida memastikan pihaknya siap menjadi pelopor penyuluh antikorupsi di lingkungan Pemkot. Ia berterima kasih kepada KPK yang telah hadir memberikan pembinaan langsung kepada jajaran ASN.
“Melalui kegiatan ini, kami semakin termotivasi untuk memperkuat pengawasan internal dan mendorong setiap OPD menjadi teladan integritas. Fokusnya adalah ASN yang berhadapan langsung dengan pelayanan publik,” ungkapnya.
Yaya menyebutkan, kegiatan diikuti pejabat struktural, staf ahli, asisten, dan kepala OPD.
“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut agar nilai-nilai antikorupsi semakin tertanam di lingkungan kerja,” pungkasnya.
