Dana transfer pusat ke Kalbar 2026 terancam dipotong Rp522 miliar. Pemprov fokus genjot PAD agar belanja infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap berjalan.
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tengah menghadapi tantangan besar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Pasalnya, dana transfer dari pemerintah pusat berpotensi dipangkas hingga Rp522 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harrison, menyampaikan hal itu usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kalbar terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026, Selasa (30/9).
Menurut Harrison, prioritas belanja Pemprov Kalbar pada 2026 masih diarahkan pada pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, potensi pengurangan transfer dana pusat dapat memengaruhi optimalisasi program tersebut.
“Kalau pemangkasan benar terjadi, terutama mencapai Rp522 miliar, maka kemampuan daerah untuk melanjutkan pembangunan seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum akan terkendala,” ujarnya.
Baca Juga:
Menghadapi ancaman itu, Pemprov Kalbar menyiapkan strategi dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), hingga pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi fokus intensifikasi penerimaan daerah.
“Kami tetap berupaya agar program prioritas berjalan meski transfer pusat berkurang,” tegas Harrison.
Pembahasan RAPBD 2026 kini memasuki tahap lanjutan bersama DPRD Kalbar. Anggota dewan meminta penjelasan mengenai strategi pemerintah menghadapi ancaman pemotongan tersebut.
Harrison menduga kebijakan pengurangan dana transfer berkaitan dengan alokasi anggaran pusat untuk mendukung program nasional.
“Namun bagi Kalbar yang masih sangat bergantung pada transfer pusat, kebijakan ini tentu sangat berdampak,” pungkasnya.
