PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat gelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat. Ini merupakan langkah dari pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan asap tebal menyelimuti hampir menyelimuti wilayah Kalimantan Barat.
Pelaksanaan Rapat Koordinasi turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P, bersama Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. Forkompinda Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. dan Bupati/Walikota se Kalimantan Barat dilaksanakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jum ‘at (1/8/2025).
“Atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya mengucapkan Selamat Datang di Bumi Khatulistiwa, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia beserta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, beserta seluruh jajaran yang hadir. Kehadiran Bapak secara langsung di Kalimantan Barat tentu menjadi kebanggaan besar bagi kami beserta seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Ini merupakan bukti kuat dukungan perhatian dan wujud sinergi pemerintah pusat dalam mencegah dan menangani karhutla,” ucap Norsan.
Norsan juga mengungkapkan berdasarkan data BMKG, curah hujan diprediksi sangat rendah pada bulan Juli hingga September 2025 sehingga saat ini wilayah Kalimantan Barat memasuki musim kemarau sehingga berpotensi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
“Kondisi ini memaksa kita semua untuk siaga penuh. Oleh karena itu, kami telah menetapkan status siaga darurat bencana asap dan membentuk komando satgas penanganan bencana asap akibat Karhutla,” ungkap Norsan.
Baca Juga:
Dikatakannya, saat ini pengendalian Karhutla di Kalimantan Barat dilakukan melalui beberapa strategi yakni sosialisasi kepada masyarakat, patroli mandiri dan terpadu, pemadaman darat dan udara serta peningkatan kesiapsiagaan tim dan peralatan.
Dalam kesempatan tersebut, Norsan juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras semua pihak dalam penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat.
“Kepada Bapak Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Ibu Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, kami minta dukungan dan sinergi yang berkelanjutan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh pihak terkait lainnya bersama masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum tidak hanya siap siaga, tetapi juga siap bekerja nyata, bersinergi, dan lebih peduli terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan,” harapnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan saat ini penting untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanggulangan Karhutla, termasuk membandingkan efektivitas dengan negara lain.
Ia menjelaskan bahwa sejak 2019, pemerintah mulai mengandalkan teknologi operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing yang terbukti mampu menekan luas Karhutla secara signifikan. Pada 2023, meskipun El Nino cukup kuat, luas kebakaran berhasil ditekan hingga 1,1 juta hektare lebih rendah dibandingkan puncaknya di 2019 yang mencapai 1,6 juta hektare.
“Operasi darat dan udara yang dilakukan BMKG dan BNPB berkontribusi besar. Tapi Kalimantan Barat masih menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kebakaran tertinggi,” jelasnya.
Hanif juga menyebutkan bahwa hingga akhir Juli 2025, total Karhutla secara nasional mencapai hampir 9.000 hektare, dengan Kalimantan Barat menyumbang sekitar 1.000 hektare. Ini menunjukkan perlunya peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Apresiasi atas kepemimpinan Gubernur Kalbar dan peran aktif TNI/Polri serta masyarakat dalam penanganan di lapangan, namun menekankan bahwa pengawasan dan tindakan hukum harus lebih tegas,” pungkasnya.
